Deoxa Indonesian Channels

lisensi

Advertisement MGID

 



Senin, 11 Oktober 2021, 9:17:00 PM WIB
Last Updated 2021-10-11T14:17:57Z
BERITA UMUMNEWS

Ketua LPKN IT Terjunkan Camera Shootting Di Lokasi Aksi Unjuk Rasa Sebut Mutasi ASN Langgar UU

Advertisement


BOBONG,MATALENSANEWS.com - Ketua Lembaga Pemerhati Keuangan Negara (LPKN) Indonesia Wilayah Timur La Omy di sapa bung Tommy TB telah menerjunkan Laras panjang alias Camera Shootting di lokasi aksi unjuk rasa tersebut. Pada hari Senin 11 Oktober 2021, sekira pukul 11: 30 Wit.


Dia telah tergabung dalam gerakan aksi moral dengan beberapa lembaga masyarakat semata hanya ingin memberi pemahaman pada pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.


Sebab dalam sistem tata pengelolaan pemerintahan daerah harus memacu pada regulasi mekanisme undang undang bukan karena bisikan tim sukses yang tak ada hak kewenangannya dalam mutasi pegawai Aparatur Negri Sipil ( ASN) Pemda setempat," tuturnya. 


Selanjutnya, Namun harus di pahami bahwa mutasi harus berdasarkan regulasi Undang undangnya.


Apalagi acuan perbub yang harus memacu pada Perda untuk menjalankan sesuai mekanisme undang undang bukan karena tim sukses atau salah satu oknum anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan itu.


Jika hal itu terjadi mau jadi apa negri ini. Sehingga tak terkesan bahwa mutasi karena ula suponsor dari tim sukses tersebut.


"Apalagi tim sukses tak punya status apa apa yang berkaitan dengan mutasi pegawai Aparatur Negri Sipil ( ASN) di lingkup Pemda Taliabu," cetusnya.


Ketua LPKN Indonesia Wilayah Timur La Omy La Tua meminta Bupati serta sekda atau jendral pemerintahan daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara agar dapat meninjau kembali terkait sebanyak 119 orang ASN yang telah di mutasi Oleh Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. 


LPKN berharap agar tidak terkesan proses mutasi tersebut tidak cacat hukum dan dirinya juga menyampaikan bahwa aksi yang di lakukan itu murni bukan karena berkaitan dengan politik serta bayaran dari suponsor aksi itu


" La Tommy bilang aksi unjuk rasa itu hanya meminta pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu untuk menata dengan baik terhadap sistem pemerintahan di daerah bukan kepentingan." ujarnya


( Jek/Redaksi)