Advertisement
BOBONG,MATALENSANEWS.com- Sungguh berlarut larutnya masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara di perhadapkan dengan kondisi daerah yang hingga sampai saat ini makin "corak marit" seakan negeri ini tak masuk di bentangan garis khatulistiwa di wilayah negara kesatuan republik indonesia yang jauh dari kata merdeka.
"Ibarat sebuah daerah terkena kutukan imbas pesta pora penipuan para saudagar sang penguasa pemegang tahta mahkota, kota tenggelam," kata La Omy La Tua yang telah memiliki dua lembaga itu. Jum'at 19 November 2021.
Padahal kita ketahui bahwa kabupaten pulau taliabu yang masuk dalam wilayah kresidenan provinsi maluku utara.
Masyarakatnya harus merdeka dari berbagai aspek pembangunan. "Apalagi taliabu memiliki sumber pendapatan yang tak dimiliki oleh daerah lain yakni dua stekholder bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan di tambah lagi berbagai perusahaan tambang yang telah banyak menguras hasil potensi alam di negeri tersebut," kata La Omy
Namun Ironisnya Ketua Lembaga Pemehati Keuagan Negara ( LPKN) Indonesia Timur dan selaku Ketua lembaga Investigasi LPK-GPI melihat daerah sejak lahirnya daerah otomomi baru sudah kurang lebih sembilan tahun.
"Lahirnya kabupaten pulau taliabu seakan maju mundur melihat kondisi semakin parah yang seharusnya sudah maju berkembang seperti daerah yang sama mekar dengan kabupaten lain," tuturnya.
Dirinya juga meminta kepala pemerintahan daerah berapa banyak kontribusi dari perusahaan sejak berdiri di wilayah kresidenan kabupaten pulau taliabu.
Lalu asas manfaatnya ke daerah di fungsikan untuk apa? karena hingga sampai saat ini seakan tak nampak untuk kabupaten pulau taliabu.
Apalagi ke wilayah dampak di beberapa kecamatan yakni kecamatan lede serta kecamatan taliabu barat laut.
"Nampak beberapa perusahaan tak pernah terlihat bantuan kesehatan, pendidikan dan lain-lain hingga sampai saat ini sejak lahirnya beberapa perusahaan raksasa di wilayah kresidenan kabupaten pulau taliabu." tutup La Omy.
( Jek)
