KPK, Kejagung RI Diminta Turun di Kab. Pulau Taliabu Segera Periksa Oknum PH Diduga Main Proyek Serta Lindungi Koruptor -->

Header Menu

 


KPK, Kejagung RI Diminta Turun di Kab. Pulau Taliabu Segera Periksa Oknum PH Diduga Main Proyek Serta Lindungi Koruptor

Sunday, February 6, 2022


TALIABU,MATALENSANEWS.com - Diduga ada Keterlibatan Oknum Penegak Hukum main Proyek. Lembaga Pemerhati Keuangan Negara (LPKN) Indonesia wilayah timur meminta  tim pengawasan Kejaksaan Agung RI dan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) jangan diam ditempat karena masyarakat Indonesia tahu bahwa KPK adalah Lembaga anti rasuah di Republik Indonesia.


Untuk itu. KPK bersama Kejagung juga harus turun di Kabupaten Pulau Taliabu karena banyak dugaan penyimpangan-penyimpangan kegiatan proyek adalah proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Lapen Desa Kilo sampai dengan Desa Pencado Pulau Taliabu (Dari Urpil Rusak Menjadi Lapen).


Proyek pekerjaan pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu ini di mulai sejak 12 Oktober 2021 dengan mengunakan anggaran APBD Perubahan Tahun 2021 sebesar Rp 9.946.614.950,00 dengan masa pelaksana 70 hari kalender oleh perusahaan CV.LUTHFIE  PUTRA UTAMA. Ini Sesuai nomor kontrak 602.2/16.KONS/Kontrak/PPK/DPU-PR/PT/2021, Tertanggal 12 Oktober 2021. Proyek tersebut massa kontraknya telah   berakhir di Tanggal 20 Desember 2021, kemarin.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Pulau Taliabu, Supraidno kepada salah satu pewarta, Rabu (02/02/2022) mengatakan bahwa masa kontrak proyek pekerjaan pembangunan kantor Kajari Taliabu itu berakhir pada bulan Desember 2021, namun telah di perpanjang atas dasar kesepakatan antara Dinas PU-PR dengan Kajari Taliabu dan pihak Rekanan.


Kedua proyek tersebut diduga ada keterlibatan aknum penegak hukum didalam proyek itu. Sehingga diduga kuat melindungi pejabat koruptor di Pemda Kabupaten Pulau Taliabu.

  

Sebab. "Proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Kilo sampai dengan Pencado (Dari Urpil Rusak Menjadi Lapen) melalui satuan kerja ( Satker) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pulau Taliabu Maluku Utara diduga kuat pekerjaan proyek bermasalah." Ungkap La Omy La Tua


Selanjutnya, proyek tersebut dengan kode tender 2613726 atau dilelang melalui layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE) Kabupaten Pulau Taliabu pada paket proyek Peningkatan Jalan Kilo sampai dengan Pencado (Dari Urpil Rusak Menjadi Lapen). 


Nampaknya gagal total mengawal proyek yang terkesan hanya tertumpuk krikil dan Drum berisi aspal yang ada dilokasi tersebut.


Kemudian Proyek Pekerjaan sesuai Rencana Umum Pengadaan Kode RUP Sumber Dana 28353177 Peningkatan Jalan Kilo - Pencado (Dari Urpil Rusak Menjadi Lapen) dianggarkan melalui APBD tahun 2021, lalu sesuai tanggal Pembuatan lelang 20 Februari 2021. 


Proyek ini dikerjakan oleh pihak kontraktor  PT. PRATAMA SINAR PAPUA. Yang beralamat di Frans Kaisepo Ruko Pasifik Permai NO 6 - Jayapura (Kota) Papua, menjadi keluhan masyarakat di wilayah Kecamatan Taliabu selatan  Pulau Taliabu.


Dimana proyek tersebut dengan nilai kontrak kerja Sebesar Rp 4.978.250.884,94.- ( Empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah). Diketahui pihak Kontraktor tersebut telah mengerjakan proyek pekerjaan itu hanya dijadikan proyek mangkrak dan terbengkalai disana.


"Berdasarkan hasil Investigasi oleh Ketua Lembaga Pemerhati Keuangan Negara (LPKN) Indonesia timur melalui LPSE Kabupaten Pulau Taliabu itu terlihat penawaran harga terkoreksi hasil negosiasi oleh PT. PRATAMA SINAR PAPUA. Kemudian proyek tersebut telah di Anggarkan melalui APBD 2021, lalu dengan Nilai Pagu Rp 5.024.999.998,00.- ( Lima Miliar lebih). 


Lebih parahnya . "Proyek pekerjaan tersebut kami dapatkan sesuai hasil investigasi dilapangan terdapat Matrial berupa ratusan kubik krikil yang tertumpuk dan serta terdapat sejumlah drum berisi aspal yang sudah dikelilingi rumput liar yang ada di areal lokasi proyek tersebut." Ungkap La Omy La Tua selaku Ketua Lembaga pada Media ini. Minggu,05 Pebruari 2022.


Selanjutnya. Ketua LPKN wilayah timur, La Omy menduga bahwa pekerjaan proyek tersebut diketahui sudah dicairkan Anggarannya hingga 60 persen oleh kontraktornya. 


Apalagi diketahui pihak kontraktor tersebut membiarkan pekerjaan proyek hingga saat ini. "Maka dari itu masyarakat dan Ketua LPKN Indonesia wilayah timur meminta perusahaan PT. Pratama Sinar Papua, harus di Blacklist secepatnya oleh pihak dinas PUPR Pulau Taliabu." tegasnya.


Lanjut pria ini disapa, bung Omy menandaskan, PPHP (Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) adalah salah satu pihak dalam menentukan sesuai hasil dari progres pekerjaan tersebut dan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak dan perjanjian antara Penyedia dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau tidak, sehingga PPHP harus memahami setiap spesifikasi teknis yang akan diadakan, serta harus memahami setiap jenis kontrak yang digunakan. 


PPHP harus memiliki integritas serta disiplin dan tanggung jawab yang tinggi, dalam melaksanakan tugas dan memahami isi kontrak. 


Selain itu, juga harus memiliki kualifikasi teknis dan menandatangani pakta integritas. Apabila terdapat keterbatasan personil, perlu dilakukan langkah analisis tindak lanjut, seperti menugaskan Tim Teknis, menggunaan SDM (Sumber Daya Manusia) dari luar instansi yang kompeten, serta penggunaan uji dan pemanfaatan data sekunder konsultan pengawas.


Disamping itu juga ditandaskan, untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya permasalahan dari ranah hukum karena permasalahan pada tahapan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan karena lemahnya pemahaman para pihak akan fungsi tahapan ini, para PPHP harus memperhatikan beberapa hal.


Diantaranya harus dapat memahami tugas dan dapat mengendalikan intervensi yang menyimpang, serta tanggung jawb yang diberikan berdasarkan penugasan, khususnya yang sudah dilaksanakan harus ditulis dalam kertas kerja dan simpan dengan baik. 


Demikian pula dokumen yang diterima harus disimpan dan diterbitkan dengan baik, untuk hindari terjadinya fiktif dan rekayasa negatif. 


"Yang tidak kalah penting, juga harus melaksanakan pendapat pihak yang akhli, khususnya pada saat membuat keputusan teknis yang tidak dipahami, serta harus dapat memahami, bahwa tugas PPHP ini adalah ibadah." tutur Omy.


Untuk itu. Ketua LPKN Wilayah timur meminta penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersinergi dengan Kepolisian Daerah Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara dan Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu untuk turun kroscek pekerjaan proyek tersebut. Sebab proyek pekerjaan itu diduga kuat ada oknum Kontraktor telah melakukan konspirasi kejahatan atau perampokan uang negara serta untuk merugikan Keuangan Negara/Daerahnya." tegas Omy.


( Jek/Redaksi)