Pemkot Dinilai Kurang Serius Tangani Dampak Kenaikan BBM -->

Header Menu

Pemkot Dinilai Kurang Serius Tangani Dampak Kenaikan BBM

Wednesday, September 14, 2022


TERNATE,MATALENSANEWS.com- Rencana kenaikan harga BBM ahirnya terjadi juga.Tepat pada tanggal 3 september 2022 kemarin, pemerintah pusat telah resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan rincian Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Rabu, 14 September 2022.


Pasalnya, menurut  hitungan pemerintah, beban subsidi dan kompensasi akan tetap membengkak di atas Rp 502,4 triliun. 


"Dari awalnya Rp 152,5 triliun. terdiri dari susbidi untuk BBM dan LPG dari Rp 77,5 triliun menjadi Rp 149,4 triliun, listrik Rp 56,5 triliun ke Rp 59,6 triliun Dan kompensasi BBM dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 252,5 triliun serta kompensasi listrik naik dari Rp 0 jadi Rp 41 triliun sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, listrik itu menacai Rp 502,4 triliun," kata Sri Mulyani, untuk mengurangi beban terhadap APBN pemerintah terdapat 3 jalan yang di tempuh.


Pertama. Menaikan harga BBM bersupsidi, Kedua. mengendalikan volume konsumsi (membatasi pengguna BBM supsidi), ketiga. menambaha dana supsidi Energi tahun ini sebesar 198 triliun.namun pemerintah saat ini telah memilih menaikan harga BBM bersupsidi untuk mengurangi supsidi energi.


Hal ini dinilai tentu sangat berdampak terhap masyarakan khusnya masyarakat kecil atau kalangan bawah. Apalagi kini beban masyarakat yang masi terkena musibah pandemi covid-19 berapa tahun belakangan ini. tentu sangat menguras ekonomi tenaga pikiran hingga mental masyarakat yeng belum tentu siap dalam menghadapi kebijakan pemerintah pusat hari ini, terkait kenaikan harga BBM.


Olehnya itu. kata Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis Maluku Utara, Sartono Halek, pemerintah daerah hari ini baik di seluruh kabupaten/kota di Maluku utara dan khusunya di kota Ternate harus mampu menajikan format baru untuk membendung dampak kenaikan harga BBM.Dan mafia BBM khusunya jenis BBM bersubsidi yakni partalite.


Hal ini pernah dilakakun oleh pemkot ternate belakangan ini, dengan membentuk Tim satgas untuk mengawasi dan menindak para mafia BBM tersebut ketika rencana kenaikan harga BBM beberapa bulan lalu dan diikuti gelombang aksi mahasiswa di kota ternate hingga aksi para sopir angkut soal mafia BBM jenis pertalite di sejumlah SPBU di kota Ternate.


Namun hal ini kembali terus terjadi di sjumlah SPBU di kota Ternate tengah, kenaikan harga BBM bersubsidi dan  gelombang aksi mahasiswa hari ini.


Hal ini kata bung Tono, pemkot ternate di nilai kurang serius menindak mafia BBM baik jenis BBM bersubsidi dan dampak kenaikan harga BBM. 


"Hal tersebut dilihat dari langkah pemerintah kota Ternate untuk menghadapi kenaikan harga BBM belum terlihat, salah satunya edaran walikota Ternate nomor 541/67/2022, Tentang pengendalian harga jenis pertalita dan pertamax ini mulai rencana kenaikan harga BBM higga terjadi kenaikan belum juga di patuhi, ini juga menandakan kebijakan walikota Ternate masi lemah." tandasnya. Pres rilis GPM Malut via pesan Watshapp, Rabu, 14/9/2022.( Jek/Red)