.jpg)
Advertisement
LABUHA,MATALENSANEWS.com- Menggelar unjuk rasa Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dengan sejumlah elemen mahasiswa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara, dengan tegas untuk menolak kenaikan harga BBM dan mendesak pihak polres Halsel segera tangkap oknum anggota DPRD yang menyalahgunakan BBM bersubsidi tersebut.
Unjuk rasa di awali didepan bank BRI Desa Tomori Kecamatan Bacan Halsel hingga Massa aksi memboikot jalan raya desa tomori sambil membawa petik mayat bertulisan DPRD (Halsel) itu.
Selain itu, unjuk rasa yang dilakukan kali ini dengan tegas menuntut agar membasmi mafia BBM bersubsidi di Halmahera Selatan dan tangkap oknum anggota DPRD itu, untuk mengadili secara hukum karena diduga main Mafia BBM bersubsidi.
Selanjutnya masa aksi menuntut agar pemerintah daerah menormalisasikan harga bahan sembako di Halamahera Selatan dan tarif angkutan darat dan laut serta Udara dan meminta agar Bupati Usman Sidik mencopot kadis Perhubungan dan Kadis Perindag.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD KNPI Halsel, Irfan Abdullrahim dalam orasinya dengan berkaitan terkait penolakan kenaikan harga BBM terhadap pemerintah pusat, yang berdampak kepada masyarakat yang ada di pelosok-pelosok.
Lebih parahnya lagi di Halmahera Selatan banyaknya mafia-mafia BBM bersubsidi terkhususnya oknum anggota DPRD Halsel itu, dan oknum pejabat daerah. tapi lagi-lagi pihak Kepolisian resort polres Halmahera Selatan masih juga melindungi oknum mafia BBM bersubsidi tersebut." tegasnya.
Irfan, menyebutkan salah satunya Oknum DPRD (Halsel) yang diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi harus ditangkap dan di proses secara hukum yang berlaku.
Kata Irfan dengan tegas akan melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan penolakan kenaikan harga BBM yang membuat rakyat tamba menderita terutamanya masyarakat dipelosok Halmahera Selatan.
Sebab, kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu, semestinya DPRD dan Pemerintah daerah secepatnya mencari solusi sehingga tidak berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari.
Akhirnya, Bupati Usman Sidik bersama Kapolres Halmahera Selatan AKBP Herry Purwanto S.I.K., menemui masa aksi tersebut sambil berjalan kaki menuju kantor Inspektorat Halsel untuk melaksanakan herring bersama.
Hering yang dilakukan sejumlah perwakilan masa aksi menyoroti terkait monolak kenaikan harga BBM bersubsidi serta memintah agar pemerintah daerah tidak tinggal diam atas kebijakan pemerintah pusat dan meminta kapolres Halsel dapat memproses Hukum para oknum oknum yang terlibat dalam mafia BBM bersubsidi.
"Hal tersebut mendapat respon positif dari Bupati Halsel Usman Sidik dan Kapolres Halmahera Selatan." tuturnya.
Kami menerima tuntutan ade-ade sekalian, apalagi tuntutannya untuk kebaikan masyarakat secara umum, maka kami akan mencari solusi yang terbaik.
Orang nomor satu di Halmahera Selatan itu ( Bupati) menyebutkan bagi pelaku mafia BBM bersubsidi, masyarakat yang memiliki bukti maka secepatnya serahkan ke saya agar pelakunya di proses secara Hukum.
"Saya juga sudah bentuk tim khusus untuk memantau sehingga apabila ada kedepatan maka siapa pun pelakunya akan di tindak secara tegas." kata (Usman Sidik).
Begitu juga disampaikan oleh Kapolres Halsel yakni AKBP Herry Purwanto S.I.K., akan memproses Hukum bagi siapa saja yang melakukan mafia BBM bersubsidi.
Saya sudah sampaikan Ke Bupati dan sudah saya perintahkan Kasat Reskrim untuk menindak tegas untuk memproses Hukum pelaku mafia BBM bersubsidi.
Selain itu, Herry mengatakan terkait Oknum DPRD Halsel yang sempat Firal di Media sosial main BBM subsidi telah dilakukan Penyelidikan.
Untuk Oknum pelaku Mafia BBM bersubsidi sudah kami respon dengan cepat.
"Sehingga kami telah melakukan penyelidikan jadi setiap ada informasi dari Masyarakat langsung saya perintahkan Kasat Reskrim untuk lakukan Penyelidikan dan memproses Hukum pelaku dengan profesional. Tegas (Herry).
Setelah dilakukan hering di dalam kantor inspektorat Kabupaten Halsel yang di hadiri Bupati Halsel, Kapolres Halsel, dan sejumlah pejabat pemerintah daerah beserta pihak Pertamina dan beberapa perwakilan masa aksi hingga masa aksi membubarkan diri secara damai dan tertib. (Tim/Jek/Redaksi)
