Advertisement
LABUHA,MATALENSANEWS.com- Untuk memulihkan kepercayaan Masyarakat Halmahera Selatan yang berdapampak kepada janji Bupati Usman Sidik berantas Korupsi di Negeri Saruma, untuk meningkatkan kepercayaan Publik. Maka Insitusi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Polres Kabupaten Halmahera Selatan harus secepatnya memproses Hukum Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), diduga menerima suap dari Dana Desa Tobaru.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halmahera Selatan Harmain Rusli pada awak Media biro Halmahera Selatan. Terkait viralnya sebuah video menyebut Kadis PMD Maslan Hi. Hasan menerima Uang suap DDS Rp.5 Juta.
Viralnya Kadis DPMD di Media Sosial yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri yang sangat berdampak buruk penilaian Masyarakat Halmahera Selatan terhadap Bupati Hi. Usman Sidik." Ungkap Harmain Rusli pada salah satu awak media. Minggu, 8/1/2023.
Olehnya itu DPC Gerakan Pemuda Marhaenis Halmahera Selatan mendesak Bupati Halsel secepatnya mengambil langkah untuk melakukan pencopotan terhadap Maslan Hi. Hasan dari Jabatannya selaku Kadis DPMD Halsel itu.
Harmain juga mengatakan, demi menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap Insitusi Kepolisian seperti di cita-citakan Kapolri untuk mencapai Polri yang presisi.
Maka dari itu, Polres Halmahera Selatan harus mengambil langkah untuk melidik dan memproses Hukum Kadis DPMD dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Jika hal tersebut tidak di Indahkan maka jangan salahkan kami dalam waktu dekat akan melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati dan Polres Halsel, karena kita dalam keadaan tidak baik-baik saja." kata Harmain.
Selanjutnya, DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Usaha Untuk Rakyat (GUSUR) Halmahera Selatan, Jul Karnain Ahad, mengaku bersedia bekerja sama dengan Polres Halsel.
Jika pihak polres Halsel membutuhkan kami terkait Kadis PMD Halsel yang sontak viral saat ini.
Untuk itu, LSM GUSUR bersedia bekerja sama dan saling membantu. Kami juga siap menghadirkan saksi-saksi korban dan bukti-bukti, yang jika diperlukan." ujarnya. (Tim/Jek)
