Deoxa Indonesian Channels

lisensi

Advertisement MGID

 


 





 


Jumat, 22 Maret 2024, 8:50:00 PM WIB
Last Updated 2024-03-22T13:50:36Z
BERITA UMUMNEWS

KPK Didesak Selidiki PT.Smart Marsindo Diduga kuat Backup Mafia Tambang Pusat di Maluku Utara

Advertisement


Jakarta | MatalensaNews.com–Sentral Pergerakan Anti mafia tambang (Serang) Maluku Utara-Jakarta menggelar aksi di depan KPK. 


Aksi yang di gelar pada hari Jum'at ( 22/3/2024) siang tadi dengan tuntutan sebagai berikut;


1. Mendesak KPK selidiki PT. Smart Marsindo yang di duga kuat ada backup mafia tambang pusat sebab tiba-tiba muncul di modi kementrian tanpa di ketahui pemerintah provinsi Maluku Utara.


2. KPK bongkar siapa dalang yang memasukkan PT. Smart Marsindo ke dalam modi kementerian tanpa sepengetahuan pemerintah provinsi Maluku Utara.


3. Meminta kementerian ESDM dan Dirjend minerba segera panggil dan evaluasi PT. Smart Marsindo dan segera tindak perusahaan yang di duga menyalahi aturan alias bermasalah. Serta segera cabut izinnya.


"Aksi siang ini sebagai bentuk pra kondisi untuk gerakan yang lebih besar, selanjutnya akan kami kembali gelar aksi di gedung KPK dan kementrian ESDM." tegas Korlap Rahmat Karim pada awak media ini.


Dia bilang akan menyampaikan surat pemberitahuan aksi yang kami masukkan ke Polda itu, ada dua titik yaitu KPK dan ESDM tapi karena ada kendala jadi fokus untuk pra kondisi hanya menggelar di gedung KPK saja.


Untuk selanjutnya kami akan melengkapi data untuk aksi selanjutnya di hari Senin dan Rabu mendatang.


"Karena bagi kami kehadiran perusahaan yang bermasalah dengan izin ini seharusnya ditindak lanjuti. Sebab bagi kami itu merusak lingkungan, tidak menentu kemungkinan akan bisa melahirkan konflik di lingkungan lingkar tambang." ujar Rahmat.


Kata dia, itu artinya, kita paham betul soal konstitusi. Pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.


"Tentunya jelas bahwa setiap perusahaan industri ekstraktif harusnya hadir untuk kepentingan umum bukan kepentingan elit nasional dan kapitalis yang tidak bertanggung jawab." tandasnya. (Red)