Advertisement
MAGELANG|MATALENSANEWS.COM – Mulai 22 Juli 2024, pelajar TK, SD, dan SMP negeri di Kabupaten Magelang akan menjalankan kebijakan lima hari sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang, Slamet Achmad Husein, mengatakan bahwa keputusan lima hari sekolah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
Artinya, kebijakan lima hari sekolah baru direalisasikan Disdikbud Kabupaten Magelang setelah beleid Permendikbud rilis tujuh tahun lalu. Namun, Husein menyatakan bahwa yang menguatkan kebijakan penerapan lima hari sekolah adalah Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
"Kami, dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, juga harus memperhatikan kearifan lokal. Meskipun ini tahun terakhir untuk kesempatan melaksanakan (lima hari sekolah), tapi kami masih dengan istilah uji coba karena masih melihat perkembangan," katanya pada Rabu (3/7/2024).
Husein mengatakan, kebijakan lima hari sekolah akan berlaku di 808 TK, 596 SD, dan 135 SMP negeri yang berada di bawah kewenangan Disdikbud Kabupaten Magelang. Kegiatan pembelajaran berlangsung dari Senin sampai Jumat, sementara Sabtu dan Minggu menjadi hari libur. Meski begitu, Husein mempersilakan pelaksanaan ekstrakurikuler di hari Sabtu.
Dia menegaskan bahwa lima hari sekolah hanya berlaku untuk kegiatan pembelajaran. "Edaran ke satuan pendidikan baru dibuat. Pekan depan baru kami distribusikan. Tapi, teman-teman dari satuan pendidikan sudah tahu," imbuhnya.
Bagaimana dengan sekolah swasta? Husein mengatakan bahwa aturan lima hari sekolah berlaku untuk sekolah negeri, namun dia mengimbau sekolah swasta di wilayahnya untuk menyesuaikan kebijakan tersebut.
"Uji coba sekolah lima hari tanggal 22 Juli tahun pelajaran 2024/2025," ucapnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Magelang juga akan menerapkan kebijakan lima hari sekolah pada tahun ajaran 2024/2025. Namun, Disdikbud Kota Magelang belum menetapkan tanggal resmi pelaksanaan kebijakan itu.
"Ini baru mau mengajukan nota dinas ke Bapak Wali. Masih menunggu rekomendasi," kata Kepala Disdikbud Kota Magelang, Imam Baihaqi, saat dihubungi pada Rabu.
Berbeda dengan Husein, Baihaqi menyampaikan bahwa sekolah swasta dibebaskan untuk mengikuti kebijakannya atau tidak. "Bebas, sesuai kebijakan yayasan," ujarnya.(Sofie Rahmawati)
