Advertisement
Laporan : Goent
BATANG|MATALENSANEWS.com-Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mendukung implementasi ekonomi biru untuk Indonesia Emas 2025, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengadakan diskusi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang, Jawa Tengah, Jumat(22/11/24).
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas situasi keamanan wilayah pesisir dan keluhan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan.
Diskusi yang digelar di kantor DPC HNSI Batang ini dihadiri oleh Kasi Opsnal Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, AKBP Suratno, Ketua DPC HNSI Batang Teguh Tarmujo, serta jajaran pengurus HNSI Batang. Dalam pertemuan ini, beberapa isu penting dibahas, di antaranya kondisi Kamtibmas yang kondusif namun diwarnai keresahan akibat penerapan aturan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis zonasi.
Ketua DPC HNSI Batang, Teguh Tarmujo, menyampaikan bahwa aturan PIT membuat nelayan kesulitan menangkap ikan, menyebabkan kerugian operasional, dan menumpuknya kapal di pelabuhan. Hal ini diperburuk dengan biaya operasional yang tinggi, hasil tangkapan yang tidak menentu, serta harga ikan yang fluktuatif.
"Situasi ini juga berdampak pada menurunnya minat generasi muda menjadi nelayan. Pemilik kapal bahkan harus memberikan pinjaman terlebih dahulu untuk menarik minat mereka, namun terkadang masih tidak berhasil," ujar Teguh.
Sementara itu, AKBP Suratno menegaskan komitmen Ditpolair Baharkam Polri untuk menjaga Kamtibmas melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perikanan, serta peningkatan patroli di wilayah perairan. "Kami akan terus berdialog dengan masyarakat pesisir untuk mengetahui isu yang berkembang dan merespon keluhan nelayan," tambahnya.
Hasil diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi, seperti:
1. Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan pemahaman nelayan tentang regulasi perikanan.
2. Pemberdayaan Nelayan: Memberikan pelatihan dan bantuan modal untuk meningkatkan kesejahteraan.
3. Penegakan Hukum: Mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran peraturan perikanan.
4. Jalur Komunikasi Efektif: Membuka akses koordinasi antara nelayan dan Ditpolair untuk mempercepat penyelesaian keluhan.
Teguh Tarmujo memberikan apresiasi kepada Ditpolair yang telah mendukung aktivitas nelayan selama ini dan berharap adanya tindak lanjut untuk menciptakan regulasi yang lebih berpihak kepada nelayan. Pertemuan ini diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk menjaga Kamtibmas dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir.(*)
