Advertisement
 |
| Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto |
Jakarta|MATALENSANEWS.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa upaya pengejaran terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap Harun Masiku telah dilakukan sejak 2020. Hal ini disampaikan oleh tim Biro Hukum KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
"Termohon telah melakukan penyelidikan tertutup dengan mengupayakan tangkap tangan kepada pihak-pihak yang terlibat serta telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor 146 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di KPU pusat terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024," ujar perwakilan tim hukum KPK.
Pada 8 Januari 2020, KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT), termasuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Namun, dalam operasi tersebut, Hasto dan Harun Masiku belum berhasil diamankan.
Tim hukum KPK juga mengungkap bahwa pada hari yang sama, Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri, menggelar konferensi pers mengenai OTT meskipun tangkap tangan terhadap Harun dan Hasto belum berhasil dilakukan.
Lebih lanjut, hasil penyadapan pada 8 Januari 2020 mengungkap adanya perintah dari Hasto kepada penjaga Rumah Inspirasi, Nur Hasan, untuk meminta Harun merendam ponselnya dan melarikan diri dari kejaran petugas.
Diketahui, Harun Masiku telah menjadi buronan sejak Januari 2020 setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Hasto dan Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini, dengan dugaan bahwa Hasto juga merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku.
Kasus ini masih terus dikembangkan, sementara keberadaan Harun Masiku hingga kini masih menjadi misteri.(Red/SH)
