Advertisement
Semarang | MatalensaNews.com – Polemik keberadaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang terus bergulir. Warga mempertanyakan pengelolaan tandon air bertuliskan Pamsimas yang diduga dikelola secara swasta.
Agus, suami dari Kepala Desa Karanganyar, Kustini, membantah tuduhan bahwa dirinya memanfaatkan Pamsimas untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa tandon yang dimaksud bukanlah sumber utama penyediaan air di Karanganyar dan Dusun Ngagrong.
Tandon Mangkrak Dialihkan ke Swasta
Menurut Agus, tandon bertuliskan Pamsimas yang kini dikelola secara swasta sebenarnya sudah lama tidak berfungsi optimal. Debit airnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga. Oleh karena itu, pihaknya berinisiatif menggunakan tandon tersebut untuk kepentingan lain.
"Tandon Pamsimas debit airnya tidak bisa memenuhi kebutuhan di Karanganyar dan Ngagrong. Karena mangkrak, kami berinisiatif memanfaatkannya untuk dikelola secara swasta. Sementara untuk kebutuhan warga, kami sudah membuat tandon baru yang dibiayai desa," jelas Agus, Jumat (31/1/2025).
Agus juga mengakui bahwa polemik ini muncul karena tulisan Pamsimas pada tandon lama belum dihapus. "Ya, mungkin itu yang jadi masalah. Kami memang belum menghapus tulisan Pamsimas di tandon tersebut," tambahnya.
Warga Vila Bukit Tuntang Bergejolak
Sebelumnya, warga Perumahan Vila Bukit Tuntang di Dusun Karanganyar sempat memprotes pengelolaan Pamsimas. Mereka mempertanyakan transparansi dan mekanisme distribusi air bersih di wilayah tersebut.
Sekretaris Desa Karanganyar, Agus Heru, membenarkan adanya kesalahpahaman terkait pengelolaan Pamsimas. Namun, ia memastikan bahwa permasalahan tersebut sudah mulai diselesaikan dengan pengembalian pengelolaan kepada warga.
"Benar ada persoalan salah komunikasi, tapi pekan lalu sudah ada pertemuan warga. Pengelolaan sudah dikembalikan ke warga, dan kami masih mengakomodir aliran air ke Dusun Ngagrong. Kamis ini kami akan menggelar pertemuan lanjutan," ujar Agus Heru.
Masyarakat berharap pemerintah desa segera menyelesaikan permasalahan ini agar akses air bersih bagi warga tetap terjamin tanpa menimbulkan polemik lebih lanjut.(GT)
