Advertisement
Medan|MATALENSANEWS.com– Demokrasi di Indonesia saat ini dinilai sebagai demokrasi milik para elite. Demokrasi tetap ada, namun hanya setengah dan didominasi kelompok elite. Hal ini disampaikan Pengamat Politik UINSU, Dr. Faisal Riza, MA dalam Dialog Publik bertema Analisis Kritis Terhadap Kondisi 6 Bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara, Sabtu (26/4) di Rumoh Kupi, Jalan Gajah Mada, Medan.
"Proses demokrasi di Indonesia itu ada yang bilang setengah otoriter. Namun, para akademisi belum benar-benar mengatakan demokrasi kita hancur. Demokrasi kita sekarang adalah demokrasinya para elite. Tetap ada, tetapi setengah dimiliki elite, begitu juga dengan politik kita," kata Faisal Riza.
Hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut, antara lain Praktisi dan Pengamat Hukum Irwansyah, SH, MH, Praktisi Pendidikan Putra Rajanami, S.Pd, serta Kabid Kebijakan Publik KAMMI Sumut, Irham S. Rambe, SH.
Faisal juga menyoroti bahwa atraksi-atraksi elite politik saat ini tidak diorkestrasi secara menarik, sehingga terkesan bising dan kacau. Ia menilai perubahan strategi dalam perombakan kabinet sangat diperlukan, dengan memaksimalkan peran orang-orang berpengalaman. "Peran kita sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil adalah tetap mengontrol akrobat politik yang dipertontonkan para elite," ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Hukum Irwansyah, SH, MH mengatakan, hukum tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses politik. Namun dalam praktiknya, hukum dan etika sering kali diabaikan, menyebabkan penyimpangan dari tujuan hukum yang seharusnya mengedepankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
"Pengalaman hukum kita masih berorientasi pada kekuasaan, bukan pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Budaya hukum kita masih rendah, sehingga keadilan publik belum mendominasi," jelasnya.
Di sisi lain, Praktisi Pendidikan Putra Rajanami, S.Pd menyoroti kualitas pendidikan nasional. Menurutnya, masih ada sekitar 26 persen fasilitas pendidikan yang perlu diperbaiki. Kualitas tenaga pendidik juga harus menjadi perhatian pemerintah.
"Saat ini pemerintah fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran besar, padahal sektor pendidikan juga membutuhkan perhatian serius," ungkapnya.
Putra juga menilai, perubahan kurikulum seperti Kurikulum Merdeka belum menunjukkan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan. "Pergantian kurikulum yang sering membuat peserta didik menjadi korban. Pemerintah harus konsisten agar sistem pendidikan kita tidak jalan di tempat," tambahnya.
Kabid Kebijakan Publik KAMMI Sumut, Irham S. Rambe, SH dalam paparannya menilai komunikasi politik antara Presiden Prabowo dengan kabinetnya belum berjalan maksimal. Ia menegaskan perlunya kritik konstruktif demi terwujudnya pemerintahan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Sebelumnya, Ketua PW KAMMI Sumut, Wira Putra, SS dalam sambutannya mengatakan, pada momentum 100 hari kerja Prabowo-Gibran pihaknya sempat memberikan apresiasi. Namun, memasuki enam bulan pemerintahan, evaluasi tetap perlu dilakukan terhadap berbagai program, termasuk MBG dan efisiensi anggaran di berbagai sektor, khususnya pendidikan.
"Kita melihat adanya kelemahan di sektor ekonomi dan penurunan kualitas demokrasi yang perlu mendapat perhatian," pungkasnya.(Tim/Jack)
