Advertisement
Toban Bonjol, kader GMNI Halsel
LABUHA | MatalensaNews.com – Proyek pembangunan jalan hotmix di Pulau Makian, Halmahera Selatan, kembali menuai sorotan tajam. Hingga kini proyek strategis yang diharapkan dapat memperlancar akses antarwilayah tersebut belum juga rampung, menuai kritik keras dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Halmahera Selatan.
Kritik tersebut disampaikan oleh Toban Bonjol, kader GMNI Halsel, yang menilai proyek tersebut sebagai bentuk kegagalan total dalam tata kelola pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dipimpin oleh Idham Pora.
"Sudah bertahun-tahun masyarakat Pulau Makian menanti jalan yang layak sebagai akses utama antarwilayah dan penggerak ekonomi lokal. Tapi yang mereka terima hanya janji, bukan bukti. Ini bukan sekadar proyek gagal, ini soal martabat rakyat yang diabaikan!" tegas Toban, Senin (1/7/2025).
Toban, yang dikenal sebagai aktivis vokal sekaligus pengagum ideologi Bung Karno, menyatakan bahwa keterlambatan proyek ini berdampak luas terhadap berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, distribusi logistik, hingga mobilitas ekonomi masyarakat.
“Ketika pemerintah gagal membangun jalan, sejatinya mereka memutus harapan rakyat untuk maju. Ini adalah wujud nyata dari ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan yang tak bisa terus dibiarkan," lanjutnya.
Menurut GMNI Halsel, proyek tersebut tidak hanya bermasalah dari sisi pelaksanaan teknis, namun juga mencerminkan lemahnya pengawasan serta rendahnya komitmen dari Pemerintah Daerah dalam merespons kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Pulau Makian.
"Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Dinas PUPR maupun Pemda Halsel, maka kami akan menggelar Konfrontasi Gerakan Jilid II di depan Kantor PUPR. Ini bentuk perlawanan terhadap matinya komitmen terhadap kepentingan rakyat," tandas Toban.
Tak hanya menuntut penyelesaian fisik proyek, GMNI juga mendesak adanya transparansi anggaran, audit menyeluruh, dan evaluasi total terhadap kinerja Kepala Dinas PUPR.
"Kami akan berdiri di garis depan, menjadi garda dalam perjuangan ini. Jangan anggap enteng suara rakyat. Diamnya rakyat hari ini bisa berubah menjadi ledakan kemarahan esok hari," ujar Toban.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa GMNI akan terus berada di tengah masyarakat Pulau Makian, memperjuangkan hak-hak dasar mereka, sekaligus mendesak keadilan pembangunan yang menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Halmahera Selatan.
"Pemerintah harus bertanggung jawab! Rakyat sudah terlalu lama menjadi korban dari proyek-proyek mangkrak. Cukup sudah! Rakyat bukan tawanan politik lima tahunan. Kami akan terus bersuara sampai keadilan benar-benar hadir di Pulau Makian!" pungkasnya. (Jack)
