Deoxa Indonesian Channels

lisensi

Advertisement MGID

Selasa, 05 Agustus 2025, 6:09:00 PM WIB
Last Updated 2025-08-05T11:09:25Z
BERITA UMUMNEWS

LPI Desak Gubernur Copot Dua Pimpinan OPD yang Diduga Minta Suaka ke Partai Politik

Advertisement

Koordinator LPI Maluku Utara, Rajak Idrus alias Jeck

Maluku Utara|
MatalensaNews.com-Dugaan keterlibatan dua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mencari perlindungan atau "suaka" ke partai politik, memicu reaksi keras dari Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara.


Informasi yang santer beredar dan ramai diperbincangkan di berbagai tempat, termasuk warung kopi, menyebutkan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Julkifli Bian, dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Jafar, diduga melakukan pertemuan dengan salah satu partai politik untuk meminta perlindungan demi mempertahankan jabatan mereka.


Menanggapi isu tersebut, Koordinator LPI Maluku Utara, Rajak Idrus alias Jeck, menilai langkah kedua pejabat tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap etika birokrasi.


"Jika benar informasi itu, maka Gubernur harus tersinggung. Karena jabatan kepala dinas adalah kewenangan gubernur, bukan partai politik. Ini sudah mencederai etika birokrasi," tegas Jeck.


Jeck menambahkan, seharusnya para pimpinan OPD menunjukkan loyalitas dan kinerja kepada pimpinan daerah, bukan mencari jalan pintas melalui partai politik hanya demi mempertahankan jabatan.


"Secara tidak langsung, mereka takut diganti sehingga berupaya mencari perlindungan dengan cara-cara yang tidak etis. Ini adalah sikap tidak terpuji dan tidak sepantasnya Gubernur mempertahankan mereka di jabatan itu," ujarnya.


LPI pun mendesak Gubernur Maluku Utara, Serly, untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Julkifli dari posisi Kepala BKD dan Risman dari jabatan Kadis PUPR.


"Memang benar gubernur adalah jabatan politik, tapi sistem birokrasi harus tetap berjalan sesuai koridor. Jangan sampai ada otak-atik sistem hanya karena tekanan atau lobi-lobi politik. Gubernur harus tegas,” tandas Jeck.(Jak)