Advertisement
Laporan : Farid
GROBOGAN | MatalensaNews.com – Organisasi Masyarakat (Ormas) Squad Nusantara (SN) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Grobogan menggelar rapat koordinasi pada Jumat (19/9/2025) malam di Rumah Makan Escape, Purwodadi. Dalam rapat tersebut, isu dugaan praktik mafia perbankan yang merugikan masyarakat kecil menjadi sorotan utama.
Ketua DPC SN Grobogan, Rully Irawan, menegaskan pihaknya prihatin dengan maraknya kasus dugaan mafia perbankan, termasuk kredit fiktif yang diduga melibatkan oknum perbankan.
“Kami mendesak pihak berwenang untuk turut memonitoring dan mengusut kasus-kasus mafia perbankan yang telah merugikan banyak pihak,” tegas Rully dalam konferensi pers usai rapat.
Desakan ke OJK
Lebih lanjut, Rully meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan pengawasan terhadap lembaga perbankan serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.
“Harus ada tindakan nyata dari pemerintah dan lembaga terkait. Jika tidak, kasus mafia perbankan akan terus berulang dan merugikan masyarakat lebih banyak lagi,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, SN DPC Grobogan juga menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus yang menimpa seorang nenek renta warga Penawangan. Nenek tersebut mengaku ditipu setelah sertifikat hak miliknya (SHM) dipinjam oleh oknum pegawai Bank BKK Purwodadi.
Kasus Nenek Penawangan
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah terungkap bahwa Puji Yasmi, warga Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, awalnya hanya mengajukan pinjaman Rp30 juta. Namun, pencairan justru dilakukan sebesar Rp335 juta tanpa prosedur transparan.
“Jeh mas, kulo mboten ngertos yen dicairke sak monten. Wektu ajeng pencairan, kulo dipendet mas Andi numpak mobil, langsung disuruh tanda tangan tanpa ngerti isinipun. Kulo ngantos sakit mikir niki,” ungkap Puji dengan suara bergetar.
Pernyataan Puji disampaikan di hadapan puluhan wartawan, ormas, LSM, serta jajaran BKK Purwodadi, termasuk Direksi Imam Budiyanto dan Septa Puspitasari, dalam pertemuan terbuka.
Nama Andi, pegawai BKK Purwodadi sekaligus anak seorang jaksa di Grobogan, ikut terseret dalam pusaran kasus tersebut. Dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum ini memicu reaksi publik yang semakin keras.
Komitmen Advokasi
Rully menilai perlunya perbaikan sistem kontrol internal di lembaga perbankan, khususnya BKK Grobogan, agar lebih profesional, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Ia juga mengajak warga untuk aktif melaporkan indikasi penyimpangan.
Sebagai langkah nyata, pihaknya akan mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat melalui Bidang Advokasi DPC SN Grobogan. Posko ini akan menjadi wadah masyarakat menyampaikan permasalahan, khususnya terkait dugaan penyimpangan perbankan.
Kasus Viral
Kasus ini kini menjadi isu panas di Grobogan dan viral di berbagai media online, mulai dari Berita Istana, Cyber Kilat, Vio Sari News, Pawarta Jawa, hingga PPWI Jateng. Publik menilai, keterlibatan anak seorang jaksa dalam kasus kredit bermasalah merupakan ujian besar bagi transparansi dan integritas BKK Purwodadi.
