Advertisement
Jakarta |MatalensaNews.com– Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak ada paksaan bagi anak-anak sekolah untuk datang ke sekolah guna mengambil Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur semester. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menanggapi berbagai tudingan terkait pelaksanaan MBG di masa liburan.
Nanik mengatakan, BGN memahami bahwa saat ini anak-anak sekolah sedang memasuki masa libur semester. Karena itu, pelaksanaan program MBG dilakukan secara fleksibel melalui Sistem Pangan Peserta Program Gizi (SPPG) yang menawarkan opsi kepada sekolah-sekolah penerima manfaat.
“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya,” kata Nanik dalam keterangan pers, Selasa (23/12/2025).
Ia menjelaskan, apabila sekolah bersedia menerima MBG selama masa liburan, pihak sekolah dapat mengajukan permohonan. Selanjutnya, SPPG akan menyalurkan MBG sesuai permintaan sekolah dalam bentuk makanan kering.
Namun demikian, Nanik menegaskan bahwa program tersebut bersifat sukarela. Jika sekolah maupun wali murid tidak bersedia menerima MBG selama liburan, hal itu juga tidak menjadi persoalan.
“Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir,” tegasnya.
Nanik juga meluruskan anggapan bahwa pemberian MBG di masa libur sekolah justru menghamburkan anggaran negara. Menurutnya, BGN justru berhasil melakukan penghematan anggaran sepanjang tahun 2025.
“Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu Rp71 triliun dengan target 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan kelompok 3B. Namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujarnya.
Penghematan tersebut, lanjut Nanik, terjadi karena banyak yayasan dan mitra yang bersedia membangun dapur MBG secara mandiri atau Dapur Mandiri. Dengan skema tersebut, biaya yang dikeluarkan BGN menjadi lebih efisien.
“Akhirnya biaya yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG Rp15.000 per porsi, termasuk gaji karyawan BGN, SPPG, ahli gizi, dan akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100.000 orang dan tersebar dari Sabang sampai Merauke,” jelasnya.
Nanik menegaskan, pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, sejalan dengan arahan dan pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar pembangunan sumber daya manusia dimulai dari pemenuhan gizi yang baik.(Farid)
