Advertisement
HALMAHERA SELATAN| MatalensaNews.com– Aroma ketidakberesan mencuat dari proyek pembangunan SMP Fathurrahman di Desa Kurunga, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Proyek yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan setempat itu hingga kini belum juga rampung meski waktu pelaksanaan telah melewati batas.
Pembangunan dua ruang kelas baru yang dimulai pada tahun 2025 tersebut masih terbengkalai hingga memasuki 2026. Di lapangan, progres pekerjaan terlihat lamban dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
Kepala tukang proyek, Sahmrin, saat ditemui wartawan di lokasi pada Kamis (26/02/2026), menyebut keterlambatan disebabkan faktor cuaca yang tidak menentu.
“Proyek ini bisa selesai tergantung cuaca,” ujarnya singkat.
Namun alasan tersebut memicu pertanyaan publik. Pasalnya, proyek pemerintah seharusnya telah direncanakan secara matang, termasuk memperhitungkan kondisi geografis dan cuaca di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Joronga. Jika faktor cuaca menjadi kendala utama, publik mempertanyakan sejauh mana perencanaan teknis dan manajemen proyek dilakukan sejak awal.
Lebih jauh, hasil pantauan di lokasi menunjukkan proyek tersebut tidak dilengkapi papan informasi kegiatan. Padahal, setiap proyek yang menggunakan anggaran negara wajib memuat informasi terkait sumber dana, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, serta target waktu penyelesaian sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pembangunan tersebut diduga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Jika benar demikian, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka detail penggunaan anggaran tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan penyelesaian pembangunan SMP Fathurrahman di Desa Kurunga.
Bangunan yang seharusnya menjadi ruang belajar bagi generasi muda di wilayah kepulauan kini justru menjadi sorotan dan menimbulkan tanda tanya besar terkait pengawasan serta pengelolaan anggaran proyek pendidikan di daerah tersebut.(Jak)
