Advertisement
Laporan : Goent
SALATIGA|MatalensaNews.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Salatiga menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk Pemerintah Kota Salatiga, Senin (9/2/2026). Aksi yang dimotori Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut membawa sejumlah tuntutan yang menyoal arah kebijakan Wali Kota Salatiga, mulai dari persoalan sampah, pemborosan anggaran, hingga pola kepemimpinan yang dinilai semakin menjauh dari aspirasi publik.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan berbagai spanduk dan poster bernada kritik. Beberapa di antaranya bertuliskan “Salatiga Darurat Sampah”, “Kalian Itu Pelayan”, “Stop Poya-poya Pakai Uang Rakyat”, “Kami Lapar Keadilan Bukan Janji”, hingga “Wali Kota vs Rakyat Salatiga, Hentikan Kepemimpinan Otoriter ala Raja”. Massa juga menyinggung isu proyek Taman Wisata Religi (TWR), kenaikan retribusi sampah, serta kualitas layanan dasar PDAM.
Koordinator aksi dari HMI, Saiful Anwar, menyebut unjuk rasa tersebut merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Salatiga. Menurutnya, berbagai persoalan yang disuarakan publik belum menunjukkan tindak lanjut yang nyata.
“Tujuan aksi hari ini adalah menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi keresahan, yang sudah kita maklumi selama satu tahun kepemimpinan Robby, yang tidak ada tindak lanjut, tidak ada kinerja baik, ataupun perbaikan,” ujar Saiful di sela-sela aksi.
Ia juga menilai komunikasi antarlembaga di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tidak berjalan sehat. Padahal, lanjut Saiful, DPRD melalui Fraksi Gerindra telah memberi ruang dan waktu kepada wali kota untuk memperbaiki pola kepemimpinan.
“Tapi seperti yang kita rasakan bersama-sama, tidak ada perubahan dan tidak ada kemauan untuk berubah dari wali kota sendiri,” tegasnya.
Salah satu sorotan utama massa aksi adalah anggaran sewa kendaraan dinas wali kota yang disebut mencapai Rp815 juta per tahun. Anggaran tersebut dinilai bertolak belakang dengan pernyataan wali kota saat awal dilantik.
“Awal dilantik wali kota menyampaikan tidak mau membebani APBD dengan menggunakan kendaraan pribadi. Tapi saat ini justru menganggarkan sewa mobil kendaraan dinas dengan nilai fantastis,” kata Saiful.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti belum cairnya insentif guru honorer di Salatiga. Menurut Saiful, persoalan tersebut kerap hanya berhenti pada pernyataan di media tanpa realisasi di lapangan.
“Insentif guru selalu kita gaungkan. Faktanya, beberapa guru honorer benar-benar belum menerima insentif yang seharusnya diterima,” ujarnya.
Aksi tersebut diikuti pula oleh mahasiswa dari GMNI, IMI, dan AKMI. Saiful menegaskan aksi digelar setelah melalui proses kajian selama kurang lebih satu bulan. Ia menyayangkan respons pemerintah yang dinilai lebih fokus membangun citra di media sosial ketimbang menyelesaikan persoalan mendasar.
“Seakan-akan apa yang kita kaji dan kita sampaikan ini hanya omong kosong belaka, sehingga masyarakat merasa Kota Salatiga baik-baik saja, padahal ada permasalahan yang disembunyikan,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wali Kota Salatiga, Dr Robi, menyatakan pemerintah daerah tengah berupaya mencari sumber anggaran di luar APBD untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah bangunan mangkrak yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
“Kami juga menyadari banyak bangunan-bangunan yang mangkrak, dan itu adalah tugas kami untuk menyelesaikannya. Program-programnya sudah ada, mari kita diskusi dan berdialog,” katanya.
Terkait retribusi sampah, Robi menyebut kebijakan tersebut merupakan amanat Perda Tahun 2024. Ia mengklaim sempat menunda pemberlakuan kebijakan tersebut pada awal 2025.
“Awal 2025 sudah saya tunda, sudah saya hold pemberlakuannya. Saat itu saya dihujat karena dianggap melanggar undang-undang. Setelah satu tahun sosialisasi dan kajian konsep penatalaksanaan sampah di Salatiga, sekarang ribut juga,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir tanpa bentrokan. Meski demikian, tuntutan mahasiswa tersebut menambah daftar panjang kritik publik terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Salatiga. (*)
