Advertisement
BOGOR|MATALENSANEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilai belum sepenuhnya produktif. Ia bahkan menyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis hingga mencapai Rp8 miliar.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama tokoh dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan pada Kamis (19/3/2026).
Menurutnya, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa. Namun di sisi lain, anggaran daerah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ujarnya.
Prabowo menilai pola belanja pemerintah daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat.
“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, pemerintah daerah beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga yang jauh lebih rendah, yakni mobil Maung.
“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” tegasnya.
Presiden juga menekankan pentingnya kesadaran serta tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik agar benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab,” lanjutnya.
Ia mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani rakyat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” pungkasnya.(ErAngga)
