Advertisement
JAKARTA|MatalensaNews.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan peringatan tegas kepada para kepala daerah terkait meningkatnya kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Peringatan tersebut disampaikan Tito saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang mengusung tema “Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat”, di hadapan para wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
“Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,” ujar Tito, dikutip dari siaran pers Kementerian Dalam Negeri.
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Sepanjang triwulan pertama tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan enam kepala daerah sebagai tersangka dalam kasus korupsi.
Jumlah tersebut dinilai cukup tinggi, bahkan saat tahun anggaran belum berjalan separuh. Kondisi ini menjadi sorotan serius pemerintah pusat karena berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sebagai mantan Kapolri, Tito memahami betul dampak dari satu kasus korupsi yang mencuat ke publik. Menurutnya, satu operasi tangkap tangan tidak hanya meruntuhkan reputasi individu kepala daerah, tetapi juga dapat mencoreng citra ribuan aparatur sipil negara yang bekerja secara jujur.
Lebih jauh, Tito menegaskan bahwa kepercayaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki implikasi nyata, terutama dalam aspek pengelolaan anggaran.
Ia menjelaskan, terganggunya hubungan tersebut dapat berdampak pada proses pengajuan dan penyaluran dana transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).
“Yang paling dirugikan bukan hanya kepala daerah, tetapi masyarakat yang bergantung pada layanan publik dari anggaran tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, Tito juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai telah bekerja dengan baik dan menghadirkan inovasi di wilayah masing-masing.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa satu kasus negatif dapat dengan cepat menyebar dan menutupi berbagai capaian positif yang telah diraih.
Karena itu, ia mendorong para kepala daerah serta organisasi pemerintah daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif, termasuk mempublikasikan keberhasilan pembangunan dan inovasi secara konsisten kepada masyarakat.
Menurut Tito, di tengah tantangan global dan tekanan fiskal yang semakin kompleks, kepercayaan publik menjadi aset utama yang harus dijaga.
“Kepercayaan itu, sekali hilang karena korupsi atau pemborosan, sangat sulit untuk dibangun kembali,” pungkasnya. (**)
