Advertisement
SALATIGA|MATALENSANEWS.COM– Penunjukan Suparli, SKM, M.Kes sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kota Salatiga menuai kritik. Ketua Elbeha Barometer, Sri Hartono, menilai penempatan tersebut kurang tepat jika dilihat dari latar belakang pendidikan dan kompetensi teknis yang dimiliki.
Diketahui, Suparli saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga. Ia ditunjuk sebagai Plt Kepala DPU-PR berdasarkan surat perintah Wali Kota Salatiga Nomor 800.1.3.3/308 yang berlaku mulai 4 Mei hingga 3 Agustus 2026.
“Menurut saya kurang pas dari segi latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis. Seharusnya Plt diisi oleh orang yang memiliki kompetensi yang selaras dengan OPD yang dipimpinnya,” ujar Sri Hartono, Rabu (29/4/2026).
Sri Hartono menjelaskan, beban kerja kepala dinas saat ini cukup berat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dibarengi dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan. Ia mengingatkan, jika seorang pemimpin tidak memahami persoalan teknis yang harus diselesaikan, hal tersebut justru bisa menjadi hambatan bagi jalannya pemerintahan.
“Wali Kota harus memahami potensi jajarannya, jangan hanya sekadar mengisi jabatan. Kalau asal menempatkan orang, bisa menjadi blunder karena roda organisasi dan pembangunan di Salatiga tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Meski demikian, Sri Hartono menegaskan bahwa pihaknya tidak meragukan kemampuan Suparli dalam memimpin organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, menurutnya, akan lebih baik jika penempatan jabatan disesuaikan dengan latar belakang dan keahlian yang dimiliki.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang belum memiliki kepala dinas definitif. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar masing-masing dinas dapat fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Pekerjaan rumah pembangunan di Salatiga masih banyak. Jangan hanya berkutat di birokrasi, tapi pastikan setiap OPD diisi oleh pimpinan yang tepat agar kinerja bisa maksimal,” pungkasnya.(TRI)
