Advertisement
 |
| Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat |
DEMAK|MATALENSANEWS.COM — Fenomena rob yang semakin meluas di pesisir utara Jawa kini tak lagi dapat dipandang sebagai bencana lokal semata. Krisis yang terjadi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, justru mencerminkan kerentanan sistemik di sepanjang kawasan Pantai Utara (Pantura) yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa kondisi di Sayung harus dipahami sebagai bagian dari krisis nasional. Hal itu disampaikannya usai menyerap aspirasi warga dalam masa reses beberapa waktu lalu.
“Situasi di Sayung ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan gambaran besar persoalan pesisir yang membutuhkan respons cepat, terukur, dan berkelanjutan,” ujar perempuan yang akrab disapa Rerie tersebut.
Temuan ilmiah turut memperkuat urgensi penanganan krisis ini. Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat sebanyak 65,8 persen garis pantai di Pantura mengalami abrasi dalam kurun waktu 2000 hingga 2024.
Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, menjelaskan bahwa hasil analisis citra satelit menunjukkan dominasi erosi dibandingkan akresi. “Abrasi mencapai 65,8 persen, sementara akresi hanya 34,2 persen. Ini kondisi yang tidak lazim untuk wilayah delta seperti Pantura,” jelasnya.
Menurutnya, fenomena ini terjadi akibat berbagai intervensi manusia di wilayah hulu, seperti kanalisasi, pembelokan sungai, serta pembangunan infrastruktur yang menghambat suplai sedimen ke kawasan pesisir.
Dampak abrasi dan intrusi air laut kini telah meluas ke berbagai wilayah. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi dilaporkan hilang. Sementara di Muara Gembong, Bekasi, air laut telah masuk hingga 4 kilometer ke daratan dan merendam lebih dari 1.000 hektare tambak.
Kondisi serupa juga terjadi di Subang dan Indramayu, di mana abrasi merusak infrastruktur hingga jalan desa. Namun, situasi di Demak tergolong paling ekstrem. Air laut tercatat telah masuk hingga 5–6 kilometer ke daratan, menenggelamkan sawah serta permukiman warga.
Sepanjang 2026, sekitar 6.600 hektare wilayah Demak terdampak rob dan genangan permanen, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1.200 hektare. Sekitar 15.000 kepala keluarga di 20 desa terdampak langsung, dengan hanya lima desa di Sayung yang masih bertahan sebagai kawasan persawahan.
Perubahan lanskap pesisir ini turut memicu krisis sosial-ekonomi. Banyak petani kehilangan lahan dan terpaksa beralih profesi menjadi petani tambak tanpa keterampilan memadai. Sebagian lainnya masuk ke sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu.
“Transisi ini terjadi secara paksa, tanpa kesiapan dan tanpa dukungan sistemik,” kata Rerie.
Warga juga mengeluhkan hilangnya lahan produktif, penurunan pendapatan, kerusakan rumah, hingga meningkatnya biaya hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak rob tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung.
Rerie menegaskan, penanganan krisis rob tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik seperti tanggul laut. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup program transisi ekonomi, perlindungan sosial, pemulihan ekosistem pesisir, serta kebijakan tata ruang berbasis keberlanjutan.
“Yang hilang bukan hanya tanah, tetapi juga kepastian hidup dan masa depan masyarakat,” tegasnya.
Krisis rob Sayung Demak pun menjadi pengingat bahwa ancaman di wilayah pesisir bukan lagi isu pinggiran, melainkan tantangan nasional yang menuntut respons lintas sektor, berbasis data, dan berkelanjutan.(Rendy)
