Advertisement
OPINI |MATALENSANEWS.COM– Polemik perhitungan kerugian negara dalam kasus pengadaan perangkat TIK yang belakangan disebut publik sebagai kasus Chromebook kembali memicu perdebatan. Persoalan yang mengemuka dinilai bukan lagi sekadar soal angka kerugian, melainkan juga menyangkut cara memahami mekanisme ekonomi dan rasa keadilan dalam penegakan hukum.
Ketua Lembaga ELBEHA Barometer, Sri Hartono, melontarkan kritik tajam terhadap metode penghitungan kerugian negara yang menurutnya tidak berpijak pada mekanisme pasar, tetapi menggunakan pendekatan biaya produksi yang kemudian dikembangkan melalui asumsi-asumsi tertentu terkait kewajaran harga.
“Kasus ini sangat mengganggu logika, kewajaran, dan mempermalukan Indonesia di mata internasional,” ujar Sri Hartono, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, persoalan muncul ketika selisih antara harga jual dan biaya produksi langsung diperlakukan sebagai indikasi kerugian negara. Padahal, dalam praktik bisnis modern, margin keuntungan merupakan bagian normal dari struktur ekonomi yang mencakup risiko usaha, inovasi, distribusi, pemasaran, hingga layanan purna jual.
“Cara menghitung kerugiannya aneh banget. Bukan pakai harga pasar, tapi dihitung dari harga produksi lalu ditambah-tambah sendiri. Seolah-olah negara ikut menentukan perusahaan harus ambil profit berapa persen,” katanya.
Sri Hartono menilai, apabila pendekatan seperti itu dijadikan standar umum, maka hampir seluruh pelaku usaha berpotensi berada dalam posisi rentan hanya karena perbedaan margin dianggap sebagai penyimpangan.
“Kalau ada perusahaan ambil margin 20 persen, langsung dianggap korupsi atau kerugian negara. Ini logika yang berbahaya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kecenderungan penilaian yang mereduksi harga barang dan jasa hanya berdasarkan komponen fisik, tanpa mempertimbangkan nilai tak berwujud seperti riset, desain, lisensi, pengembangan sistem, distribusi, hingga dukungan layanan teknologi.
Menurutnya, produk seperti Chromebook tidak bisa hanya dihitung berdasarkan biaya material semata karena di dalamnya terdapat berbagai komponen nilai yang membentuk harga akhir di pasar.
“Kalau semua dihitung dari biaya produksi, maka semua bisnis bisa dituduh kemahalan. Bahkan bisa dianggap korupsi,” katanya lagi.
Sebagai ilustrasi, Sri Hartono mencontohkan produk kerajinan seperti tas tenun yang memiliki nilai lebih dari sekadar bahan baku.
“Kalau saya beli tas tenun 3 sampai 4 juta, itu bukan cuma kainnya. Ada craftsmanship, ada waktu, ada nilai seni,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai polemik tersebut tidak berhenti pada persoalan metodologi perhitungan kerugian negara, tetapi berpotensi berdampak terhadap kepastian hukum dan iklim investasi nasional.
Menurutnya, ketika metode penilaian kerugian mulai bergeser menjadi penilaian terhadap kewajaran keuntungan perusahaan, maka dunia usaha akan menghadapi ketidakpastian yang serius.
“Kalau mekanisme harga bisa diintervensi seperti ini, siapa yang berani masuk? Gimana mau mencetak lapangan kerja?” katanya.
Sri Hartono menegaskan, kritik yang berkembang saat ini pada akhirnya bukan hanya soal hitung-hitungan ekonomi, tetapi juga menyangkut bagaimana penegakan hukum memahami realitas pasar, apakah berpijak pada logika ekonomi yang hidup di masyarakat atau justru pada tafsir angka yang terlalu sempit dan mudah bergeser.(TRI)
