Deoxa Indonesian Channels

lisensi

Advertisement MGID

Sabtu, 27 Juni 2026, 7:58:00 PM WIB
Last Updated 2026-06-27T12:58:56Z
BERITA UMUMNEWS

Dana Transfer Berkurang Rp250 Miliar, Pemkab Semarang Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Advertisement

Bupati Semarang Ngesti Nugraha

Kab.Semarang|
MATALENSANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang melakukan penyesuaian belanja daerah menyusul berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026. Nilai pengurangan dana transfer diperkirakan mencapai sekitar Rp250 miliar, sehingga pemerintah daerah harus melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan, salah satu komponen yang mengalami penurunan cukup signifikan berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Alokasi dana tersebut berkurang sekitar 50 persen atau sekitar Rp8,75 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.


"Karena itu, kami melakukan evaluasi terhadap program-program prioritas," ujar Ngesti, Jumat (26/6/2026).


Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Semarang memastikan program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga penguatan ekonomi masyarakat tetap mendapatkan perhatian dalam penyusunan anggaran 2026.


Di sektor pendidikan, pemerintah daerah akan melanjutkan program bantuan beasiswa bagi siswa jenjang SD, SMP, MI, dan MTs. Program tersebut telah berjalan pada 2025 dan dinilai memberikan manfaat bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.


"Tahun lalu, besaran bantuan masing-masing sekitar Rp1 juta untuk siswa SD dan Rp750 ribu untuk siswa SMP, dengan jumlah penerima sekitar 500 siswa," jelasnya.


Selain pendidikan, sektor kesehatan juga tetap menjadi prioritas melalui keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC). Pemkab Semarang akan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat. Pada 2025, anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp56 miliar.


Sebagai langkah efisiensi, Pemkab Semarang memangkas belanja perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor (ATK) hingga 50 persen. Pengadaan ATK juga akan dipusatkan melalui sekretariat agar lebih terkendali dan efisien.


Tak hanya itu, belanja yang dinilai kurang mendesak, seperti pengeluaran untuk makan dan minum dalam rapat, juga akan dikurangi sebagai bagian dari kebijakan penghematan anggaran.


Meski menerapkan efisiensi di berbagai sektor, Bupati Ngesti memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak akan terdampak oleh pengurangan anggaran tersebut.


Ia juga menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang terus menunjukkan peningkatan selama 2025. Pembinaan dan evaluasi akan terus dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.


"Kinerja ASN semakin optimal, semakin baik. Kalau ada yang kurang baik kami lakukan pembinaan dan evaluasi," pungkasnya.(TRI)