Advertisement
DEMAK| MatalensaNews.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bergerak cepat mendorong percepatan penurunan angka tengkes (stunting) di wilayahnya. Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang disiapkan menjadi role model atau contoh bagi daerah lain setelah berhasil menekan prevalensi stunting hingga berada di bawah dua persen.
Langkah tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
Luthfi mengatakan, secara keseluruhan prevalensi stunting di Jawa Tengah pada triwulan II 2026 telah turun menjadi 9,93 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan sejak 2024.
Namun, menurutnya, capaian tersebut masih menyisakan persoalan berupa kesenjangan prevalensi antardaerah.
Sejumlah kabupaten masih mencatat angka stunting cukup tinggi. Di antaranya Kabupaten Wonosobo sebesar 18,05 persen, Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen.
Sementara itu, Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang tercatat mampu menekan prevalensi stunting hingga di bawah dua persen.
Terapkan Metode Amati, Tiru, dan Modifikasi
Melihat adanya kesenjangan tersebut, Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah daerah tidak segan belajar dari wilayah yang telah berhasil menurunkan angka stunting.
Ia menginstruksikan daerah dengan prevalensi tinggi untuk menerapkan metode Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang.
"Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang," tegas Luthfi di hadapan peserta rakor.
Menurut Luthfi, persoalan stunting di sejumlah daerah umumnya berkaitan dengan berbagai faktor mendasar. Mulai dari kekurangan gizi, kondisi lingkungan permukiman yang kurang bersih, hingga pola hidup masyarakat yang belum sehat.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan pembenahan data secara presisi dan valid. Data yang akurat dinilai menjadi salah satu kunci agar intervensi pemerintah, baik bantuan maupun penanganan medis, dapat diberikan kepada sasaran yang tepat.
"Data harus presisi dan valid. Dengan begitu, intervensi yang diberikan bisa tepat sasaran dan berkesinambungan," ujarnya.
Capaian Demak dan Semarang Dinilai Layak Direplikasi
Keberhasilan Jawa Tengah dalam menekan angka stunting juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto, menyebut keberhasilan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai good lessons yang dapat dipelajari dan diterapkan di daerah lain.
Eddy mengatakan, prevalensi stunting secara nasional saat ini berada di angka 19,8 persen. Sementara itu, pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional pada 2029 dapat ditekan hingga kisaran 14–15 persen.
Dengan demikian, masih terdapat pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk mengejar target tersebut.
"Tadi ada good lessons dari dua kabupaten yang akan kami replikasi untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger bagi daerah lain," kata Eddy.
Menurut dia, praktik baik yang diterapkan di daerah dengan capaian penurunan stunting perlu dipelajari secara lebih luas sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Penanganan Stunting Disinergikan dengan Program MBG
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Budi Setiyono menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan stunting.
Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah menyinergikan program penanganan stunting dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Intervensi pangan bergizi tersebut akan diarahkan kepada kelompok masyarakat yang dinilai rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang belum mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD).
Sinergi antara program MBG dengan berbagai program penanganan stunting di daerah diharapkan dapat meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus mempercepat penurunan prevalensi stunting.
Pemerintah daerah juga didorong memastikan setiap intervensi berbasis data dan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga upaya pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya berorientasi pada penurunan angka, tetapi juga pada perbaikan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak.(Rendy)
