Advertisement
Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin
SALATIGA| MatalensaNews.com – Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin, menekankan pentingnya mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses masyarakat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Salatiga.
Menurut Nina, keberadaan kanal pengaduan menjadi bagian penting dalam pengawasan program MBG. Setiap laporan yang masuk diharapkan dapat segera diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti agar persoalan di lapangan tidak berlarut-larut.
"Karena saya ingin setiap ada aduan bisa dilakukan tindakan secepat mungkin," kata Nina dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Salatiga di Ruang Wakil Wali Kota Salatiga, Rabu (23/9/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait serta tim Satgas MBG Kota Salatiga.
Nina mengatakan, Pemerintah Kota Salatiga akan terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah Kota Salatiga.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, pengawasan juga diarahkan agar pemerintah dapat memberikan respons cepat terhadap berbagai laporan maupun keluhan yang disampaikan masyarakat.
"Keberadaan layanan aduan menjadi salah satu langkah penting agar setiap laporan terkait pelaksanaan MBG dapat segera diterima dan ditindaklanjuti," ungkapnya.
Standar Operasional SPPG Jadi Perhatian
Dalam rapat tersebut, Nina juga meminta pemenuhan standar operasional SPPG terus diperhatikan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengelolaan limbah serta keberadaan dan fungsi instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Menurut Nina, pengawasan terhadap aspek tersebut perlu dilakukan secara berkala. Hal itu untuk memastikan setiap SPPG menjalankan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pengawasan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap SPPG memenuhi ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan tidak semestinya hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Evaluasi secara rutin diperlukan untuk mengetahui apakah seluruh SPPG tetap menjalankan kegiatan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan.
Selain pengawasan teknis, Nina juga menilai pelibatan camat dan perangkat kewilayahan penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Perangkat kewilayahan dinilai memiliki pemahaman lebih terhadap kondisi di lapangan sehingga dapat membantu menyampaikan laporan apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program MBG.
Masyarakat yang menyampaikan keluhan juga diharapkan memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut melalui perangkat wilayah.
"Kalau ada laporan, jangan sampai terputus. Mereka yang lebih paham wilayahnya untuk melaporkan permasalahan," imbuh Nina.
Dengan penguatan mekanisme pengaduan, pengawasan rutin, serta koordinasi antara Satgas MBG, perangkat daerah dan perangkat kewilayahan, Pemkot Salatiga mendorong agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai standar sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan secara cepat.(Goent)
