KPK Diminta Lidik Anggaran Perjalanan Dinas Bupati Taliabu Ke Barcelona Spanyol -->

Header Menu


KPK Diminta Lidik Anggaran Perjalanan Dinas Bupati Taliabu Ke Barcelona Spanyol

Friday, November 19, 2021


TALIABU,MATALENSANEWS.com - Lembaga Pemerhati Keuagan Negara ( LPKN) Indonesia Wilayah Timur dengan tegas menyampaikan, dirinya telah mengemis dan menyembah tunduk pada kepala pemerintah daerah Kabupaten pulau Taliabu Bupati H. Aliong Mus dan Wakil Bupati H. Ramli yang terpilih di periode kedua memimpin tak harus buta melihat kondisi daerah ini.


Kian makin hancur lebur apa artinya pemimpin sampai ke tanah di negara Barcelona spanyol kalau kondisi daerah penuh lumpur dan pece," ungkap La Omy La Tua selaku ketua.


Pria ini biasa dipanggil Omy  menyampaikan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masyarakatnya hidup diatas penderitaan karena jalan lintas hanya dinikmati dengan pece ( Lumpur diatas lumpur) itu adalah siksaan masyarakat Pulau taliabu.


Bahkan menangis menikmati jalan ibarat jalan kura-kura ninja yang di ada di Kabupaten Pulau Taliabu ini menjadi siksaan masyarakat. Harusnya pemerintah daerah dapat melihat kondisi ini. Tapi malah bupati bersenang  senang di negara Barcelona Spanyol.


Apalagi akses jalan lintas adalah wujud pertumbuhan ekonomi daerah bukan iklan popularitas namun kondisi daerah rapuh," tegas Omy dengan nada kesalnya.


Masih juga Omy sebagai ketua Investigasi LPK-GPI (Lembaga Pelindung Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia) dia pulang di kampung kelahirannya karena tak tahan ejekan daerah tetangga yang menyebut bahwa daerah kabupaten pulau taliabu yang terletak di wilayah kresidenan yang ada di provinsi maluku utara itu.


Namun tak seperti yang terlihat namun faktanya kondisi kabupaten pulau taliabu lebih parah jalannya rusak penuh Pece dan Pece (lumpur diatas lumpur).


Selain itu Kedua Lembaga ini telah menyoroti Pembangunan kantor bupati Pulau Taliabu di anggarkan dari tahun 2016 hingga 2021, kurang lebih Rp 50 miliar lebih tapi hingga saat ini belum juga diselesaikan hanya janji janji manis oleh   Bupati Pulau Taliabu akan diresmikan ternyata 'BOHONG'.


Apalagi kantor DPRD Pulau Taliabu sama saja kebohongannya bupati ini, angaranny dari tahun 2015 sampai dengan 2021, kurang lebih Rp 50 miliar lebih. Itupun tak terpakai juga.


Lebih paranya lagi ratusan temuan BPK RI atas dugaan kasus korupsi di kabupaten Pulau Taliabu. " Maka dari kami atasnama masyarakat serta Lembaga dan GPM meminta Lembaga anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) Segera melakukan penyelidikan terkait anggaran perjalanan dinas Bupati Pulau Taliabu ke luar negeri untuk mengikuti pameran Smart City Expo World Conggres Barcelona Spanyol. Sebab masyarakat serta lembaga dan GPM menilai itu anggarannya cukup besar." tegasnya.


( Jek/Redaksi)