Advertisement
JAKARTA | MatalensaNews.com– Mahasiswa Pemerhati Hukum Maluku Utara (Maperhum Malut) Jakarta Menggelar Aksi Demonstrasi Jilid III didepan Gedung Merah putih Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Dugaan Korupsi dan Suap di RSUD kota Ternate.
Koordinator Maperhum Malut Jakarta, Alfian Sangaji mengatakan "Dalam waktu dekat KPK segera bentuk tim investigasi dan turun ke Kota Ternate, Maluku Utara guna untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan suap yang diduga diterima oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Sekda Kota Ternate yang baru dilantik Rizal Marsaoly dan Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy dari PT Wijaya Karya (WIKA)."
"Mengingat karena Pada tanggal 2 Januari 2024 Maperhum Malut Jakarta telah memasukkan laporan pengaduan ke KPK terkait kasus tersebut dengan tanda bukti Terima No : 2024-A-00027 dan sudah sepatutnya KPK harus mengambil langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum." Ungkapnya. Senin ( 8/1/2024).
Diketahui sebelumnya Pemkot Ternate dan PT. WIKA membangun kerja sama melakukan perencanaan pembangunan RSUD kota Ternate dengan Anggaran senilai Rp 1,69 Triliun.
Perencanaan ini sempat mendapatkan Penolakan dari beberapa anggota DPRD Kota Ternate, karena dinali dalam proses penganggarannya itu akan membebani APBD Kota yang akan datang.
Kami kuat menduga ada kemufakatan gelap antara Pemkot dan PT. WIKA dibalik kerja sama perencanaan pembangunan RSUD Ternate, Karena tidak ada keterbukaan informasi kepada publik Kota Ternate.
"Penolakan bukan hanya datang dari beberapa Anggota DPRD Kota Ternate tetapi juga di Kementerian Dalam Negeri, tetapi Pemkot tetap bersih keras dan yakin untuk membangun RSUD Ternate." teriak Alfian di hadapan sejumlah Anggota KPK.
Dia menyampaikan dalam orasinya, sejauh ini tahapan pengerjaan proyek, sudah sampai pada tahap pengurusan administrasi sebagai syarat dilakukannya pembangunan RSUD Ternate yang terletak di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan.
Dalam pengurusan administrasi kami kuat menduga ada uang yang mengalir di lingkup Pemkot Ternate yang nilainya mencapai puluhan miliar sebagai tanda pelicin.
"Kami pastikan akan tetap kawal Dugaan kasus ini di Gedung Merah putih KPK sampai tuntas biar ada kejelasan status hukumnya, karena kami yakin didalam kasus ini ada unsur tindak pidana yang tersembunyi dan harus dibongkar." tegas koordinator Aksi Alfian Sangaji. (Red)
