Advertisement
BOBONG | MatalensaNews.com– Masyarakat dan Puluhan Peserta tidak Lulus PPPK yang tergabung dalam nGerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Pulau Taliabu Gerunduk di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pulau Taliabu hingga melakukan Pemboikotan. Selasa (2/1/2024) siang tadi.
Massa aksi pun, menyebut Dugaan konspirasi Kejahatan kongkalikong yang dilakukan oleh Kepala BKPSDM, Suryati Kene bersama Sekertaris Daerah dan Bupati Pulau Taliabu terkait dengan Kebijakan Pemkab Pulau Taliabu di Maluku Utara melaksanakan penilaian SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) dianggap fatal dalam kecuranganya.
Dalam proses kecurangan seleksi penerimaan KPPP (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di daerah ini dinilai hanya modus kejahatan agar panitia Seleksi BKPSDM Taliabu bisa meluluskan atau tidak meluluskan puluhan peserta sesuai yang diinginkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis Pulau Taliabu, Lisman bersama seluruh massa aksi pada awak media ini di kantor BKPSDM hingga memboikot.
Massa aksi juga menyampaikan, OPD terkait pelaksanaan seleksi masuk PPPK tahun 2023 adalah BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
“ Parahnya, di BKPSDM Pemkab Pulau Taliabu melaksanakan penilaian SKTT karena dasar penilaian sangat subyektif. Tidak masuk akal,” kata Lisman.
Menurut Lisman, penilaian SKTT hanya modus panitia BKPSDM Taliabu agar bisa meluluskan yang dikehendaki. Lalu, tak meluluskan yang jika tidak memilih mereka pada saat pemilihan legislatif nanti.
Penilaian SKTT sangat subyetif. Kepala BKPSDM Kabupaten Pulau Taliabu, Suyati Kene dan Sekertaris Daerah, Dr.Salim Ganiru bersama Bupati Aliong Mus tidak berada ditempat saat massa aksi Gerunduk di Kantor BKPSDM hingga memboikot beberapa ruangannya.
Massa aksi pun teriak dengan meminta Sekertaris BKPSDM Pulau Taliabu, Hermensi STP agar menemui mereka. Selang berapa menit, Hermensi STP keluar menemui masa aksi didepan kantor BKPSDM.
Ia, menyampaikan dalam masa aksi tersebut bahwa selama penilaian SKTT untuk seleksi PPPK itu, saya tidak tahu menahu, iya benar. saya tidak tahu karena diatas saya adalah Pimpinan BKPSDM, Suryati Kene, Sekertaris Daerah dan Bupati." Ucapnya.
Kemudian, puluhan peserta langsung menanyakan kepada Sekertaris BKPSDM Pulau Taliabu bahwa nilai dalam seleksi kompetensi PPPK kami paling tinggi. kenapa kami tidak lulus sedangkan peserta yang lain nilai nya paling renda koh bisa lulus. mohon dijawab pak Sekertaris BKPSDM, Hermensi STP.
"Jawaban, Hermensi cek dulu baik-baik baru menanyakan. Ternyata dicek benar tidak lulus." Tanya Seorang peserta yang nilainya sangat tinggi namun tidak lulus dengan tangisan air mata dihadapan Sekertaris BKPSDM.
Sekertaris BKPSDM, Hermensi STP tidak menjelaskan secara rinci mengenai obyektifitas mereka dalam menilai peserta. Ini menguatkan dugaan dalam kecurangan, siapa yang memilih mereka dalam pileg nanti, itulah nilai SKTT-nya ditinggikan.
"Hal ini semakin terang benderang setelah seorang peserta seleksi menyampaikan simulasi cara perhitungan yang dilakukan BKPSDM dan Dinas Pendidikan sehingga ada peserta mendapat nilai SKTT tinggi dan ada rendah sesuai hasil pengumuman kelulusan." terangnya
Dalam simulasi itu tampak jelas bagi peserta yang tak lulus sengaja dibuat panitia nilai rendah dari 10 komponen penilaian SKTT. Mereka yang mendapat nilai SKTT: 15, misalnya, panitia memberi masing-masing nilai satu dari 10 komponen tersebut.
Sedangkan bagi mereka yang dinyatakan lulus penerimaan KPPP—diduga karena ikuti kemauannya mereka di pemilihan legislatif nanti atau titipan pihak-pihak tertentu diberikan nilai besar, bahkan ada yang mendapat masing-masing nilai sembilan dari 10 poin komponen.
"Itulah sebabnya, banyak peserta yang lulus PPPK memperoleh nilai SKTT sampai 134. Sementara yang tak lulus, hanya mendapat nilai SKTT di bawah 20." Ujar Pendemo.
Tidak sampai disitu. Uniknya mereka yang dapat nilai sempurna itu, kata para peserta, baru menjadi guru honorer hitungan bulan atau belum sampai dua tahun. “Saya bisa tunjukkan orangnya. Saya tahu juga kualitasnya.
Dia juga menyampaikan dari 10 komponen penilaian dengan bobot nilai paling rendah satu dan paling tinggi sembilan, yakni: kematangan moral dan spritual; kematangan emosional; keteladanan; Komunikasi, kreaktifan dalam organisasi profesi; kedisiplinan, tanggung jawab; perilaku inklusif; kepedulian terhadap perundangan; serta kerja sama dan kolabarasi." tegas Anton Hardin (Jek/ Red)
