Advertisement
Laporan : Goent
Semarang|MATALENSANEWS.COM – Masyarakat diminta aktif melaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) jika menemukan menu makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak layak diberikan kepada siswa. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (5/3/2026).
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak anti kritik terhadap program unggulan pemerintah tersebut. Justru, BGN sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada para pelajar tetap sesuai standar.
Menurutnya, laporan masyarakat melalui media sosial dapat menjadi alat kontrol publik yang sangat efektif. Hal itu penting mengingat jumlah dapur MBG yang saat ini sudah mencapai puluhan ribu unit di seluruh Indonesia.
“Kami sangat terbantu kalau masyarakat mengunggah menu yang diterima siswa, namun mohon sertakan informasi lengkap seperti sekolahnya di mana, SPPG desa mana, kecamatan dan kabupaten mana. Hari itu juga kami tindak lanjuti,” tegas Nanik.
Program Makan Bergizi Gratis kini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Hingga saat ini, jumlah dapur MBG yang telah beroperasi secara nasional tercatat mencapai lebih dari 24 ribu unit.
Pemerintah bahkan menargetkan jumlah dapur MBG akan terus bertambah hingga sekitar 30 ribu dapur dalam waktu mendatang guna menjangkau lebih banyak siswa di seluruh Indonesia.
Namun di balik ambisi besar tersebut, pengawasan menjadi tantangan serius. Pasalnya, jumlah pengawas resmi yang dimiliki BGN sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah dapur yang harus diawasi.
Nanik mengungkapkan bahwa saat ini BGN hanya memiliki sekitar 70 orang pengawas untuk memantau operasional ribuan dapur MBG di berbagai daerah.
“Kita punya pengawas hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau mengawasi 30 ribu dapur nanti? Sekarang saja sudah 24 ribu dapur,” ujarnya.
Karena keterbatasan tersebut, BGN menilai keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa tetap layak, higienis, dan sesuai standar gizi.
Ia juga mengingatkan agar laporan yang disampaikan masyarakat benar-benar berdasarkan fakta. Warga diminta tidak menyebarkan video lama atau informasi yang tidak jelas sumbernya karena dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Tolong disebutkan lengkap, alamatnya di mana, SPPG-nya di mana, kapan kejadian itu terjadi. Jangan video yang sudah lama kemudian diviralkan lagi. Kalau seperti itu berarti ada tujuan lain,” pintanya.
BGN memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap dapur MBG yang terbukti melanggar standar pelayanan makanan. Jika ditemukan menu yang tidak layak atau tidak sesuai prosedur, pihaknya tidak segan menjatuhkan sanksi kepada pengelola dapur.
Sanksi tersebut dapat berupa penghentian operasional sementara hingga penutupan dapur MBG yang terbukti bermasalah.
“Kalau menunya tidak benar, kita suspend dapurnya. Kita tutup dapurnya,” kata Nanik.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, khususnya siswa sekolah. Program ini diharapkan mampu membantu mengatasi masalah gizi buruk sekaligus meningkatkan konsentrasi belajar siswa melalui penyediaan makanan sehat setiap hari.
Meski demikian, dalam pelaksanaannya program MBG kerap menjadi sorotan publik. Beberapa kasus menu makanan yang dianggap tidak layak sempat viral di media sosial dan memicu kritik dari masyarakat.
Pemerintah menilai kritik tersebut sebagai bentuk pengawasan publik yang penting untuk memperbaiki sistem pelaksanaan program. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas tambahan, BGN berharap kualitas makanan yang disajikan kepada siswa dapat terus terjaga.
Aduan terkait program MBG dapat disampaikan melalui call center 127 SAGI (Sentra Aduan Gizi Interaktif), situs bgn.lapor.go.id, atau hotline WhatsApp di nomor 088293800268 dan 088293800376. Layanan tersebut beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan, masukan, maupun keluhan dari siswa, orang tua, dan masyarakat.
