Advertisement
BOGOR|MATALENSANEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diberhentikan sementara atau disuspend. Kebijakan ini diambil sebagai langkah tegas pemerintah dalam membenahi kualitas layanan program tersebut.
Menurut Prabowo, langkah tersebut bukan berarti menghentikan program MBG, melainkan bagian dari proses evaluasi menyeluruh untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi.
“Ini bagian dari pembenahan. Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan terus melakukan cross-check,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang tayang Kamis (19/3).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah menerima berbagai masukan dan kritik terkait pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah, lanjutnya, tidak menutup mata terhadap kritik, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
“Saya kirim orang-orang saya untuk mengecek. Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” ungkapnya.
Prabowo merinci, hingga saat ini sebanyak 1.030 dapur telah disuspend karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Penindakan dilakukan secara tegas melalui pengawasan langsung di lapangan.
“Yang sudah di-suspend, 1.030. Kita lakukan sertifikasi, mulai dari kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, hingga proses pengolahan. Kalau tidak beres, ditutup,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah kini mulai menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan agar dapat terus beroperasi dalam program tersebut.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau pelaksanaan program di lapangan.
Prabowo menegaskan bahwa transparansi dan keterlibatan publik menjadi kunci keberhasilan program MBG agar berjalan bersih dan tepat sasaran.
“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program pemerintah, dengan meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” tambahnya.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, serta memastikan program MBG mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.(Goent)
