Advertisement
JAKARTA|MATALENSANEWS.COM – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal tidak dirancang sebagai program bisnis. Program tersebut lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya kelompok miskin.
Menurut Nanik, gagasan MBG bermula dari pengalaman pribadi Prabowo pada tahun 2012 saat melihat langsung kondisi warga di kawasan Cilincing. Saat itu, Prabowo menyaksikan warga yang mengais sisa makanan dari buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan bersama keluarga.
“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak. Jadi Pak Prabowo menganggap Program MBG itu bukan orientasi bisnis,” ujar Nanik dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).
Nanik menjelaskan, sejak awal program MBG dirancang sebagai bentuk investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal pelaksanaannya, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG, dengan prioritas kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.
Kebijakan tersebut dimaksudkan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini membantu masyarakat juga mendapatkan dukungan untuk memperbaiki fasilitas mereka.
“Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT, tetapi harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun ada syaratnya, harus yayasan pendidikan, sosial, atau keagamaan. Karena waktu itu Pak Prabowo berpikir yayasan-yayasan ini sudah membantu negara, tapi tidak punya cukup dana, sehingga insentif dari program ini bisa digunakan untuk membenahi pondok atau sekolah mereka,” jelasnya.
Namun dalam perkembangannya, Badan Gizi Nasional menemukan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan hanya untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, ada pihak yang mengoperasikan lebih dari satu dapur sekaligus dengan orientasi bisnis.
“Hal di luar dugaan terjadi. Sampai bulan Juni–Juli masih on track. Kebanyakan memang yayasan yang benar-benar murni. Tapi ketika target program semakin tinggi, muncullah ‘ternak-ternak yayasan’. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” ungkap Nanik.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan serta menyimpang dari semangat awal program. Dalam sejumlah kasus, pengelolaan dapur justru lebih berorientasi pada keuntungan sehingga fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.
“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena yang muncul bukan lagi yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan, melainkan pengusaha-pengusaha berkedok yayasan karena orientasinya bisnis. Makanya fasilitas tidak dipikirkan, diminta AC sulit, kalau peralatan rusak tidak mau diganti karena hitung-hitungannya bisnis,” lanjutnya.
Karena itu, BGN menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara program MBG. Kontrak kerja sama dengan mitra pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
“Mereka lupa, kontrak mereka hanya satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya sewaktu-waktu kerja sama bisa kami sudahi. Kami akan luruskan kembali bahwa MBG bukan bisnis, melainkan program kemanusiaan dan investasi sosial. Jika ada yang hanya memikirkan keuntungan, akan kami evaluasi terus,” tegas Nanik.
Di sisi lain, Nanik juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan.
“Para kepala SPPG harus berjalan di koridor yang benar. Jalankan juknis dan SOP yang ada,” pungkasnya.(Red/GT)
