Advertisement
TALIABU|MATALENSANEWS.COM – Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate kembali menyita perhatian publik. Dalam sidang yang digelar Senin (11/5/2026), sejumlah fakta terkait pengelolaan proyek senilai Rp17,5 miliar yang bersumber dari APBD Tahun 2023 mulai terungkap di hadapan majelis hakim.
Sorotan publik mengarah pada munculnya nama Abdulkadir Nur Ali alias Om Dero, yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula. Om Dero diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu saat proyek tersebut berjalan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Om Dero sebagai saksi dalam persidangan guna memberikan keterangan terkait proses pengelolaan dan pencairan anggaran proyek Isda.
Kehadirannya dalam persidangan memunculkan berbagai tanggapan di ruang publik, terutama terkait fungsi dan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan daerah pada saat proyek berlangsung.
Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka, yakni Supriyanto selaku mantan Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu, Melanton sebagai pelaksana kegiatan, serta YS yang diketahui menjabat Komisaris PT Damai Sejahtera.
Selain Om Dero, jaksa juga menghadirkan saksi lainnya, di antaranya Rahmat dari Dinas PUPR Pulau Taliabu dan Nunung dari BPKAD. Keduanya dimintai keterangan terkait proses administrasi dan teknis pelaksanaan proyek, termasuk mekanisme pencairan anggaran yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara tersebut.
Rahmat disebut memiliki peran sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek Isda Taliabu dan turut menandatangani sejumlah dokumen pencairan dana proyek.
Perkembangan persidangan ini ramai diperbincangkan masyarakat, termasuk di media sosial. Salah satu akun Facebook bernama “Sentra Informasi Publik (SIP)” bahkan mengunggah narasi terkait jalannya sidang dan menyoroti kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
“Di tengah rangkaian fakta persidangan yang terus terungkap, publik kini mulai menyoroti secara lebih kritis posisi para pihak yang pernah berada dalam struktur pengelolaan anggaran proyek tersebut,” tulis seorang netizen dalam unggahan yang beredar.
Publik kini menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum, apakah perkara tersebut akan berhenti pada pemeriksaan saksi atau berkembang lebih jauh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Tipikor Ternate.(Jak)
