Advertisement
Foto : Presiden Prabowo Subianto
JAKARTA|MATALENSANEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto meminta pengelolaan dana haji yang selama ini dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalani audit forensik. Langkah tersebut ditujukan untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji sekaligus mencegah potensi rekayasa keuangan atau financial engineering.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan perbaikan tata kelola keuangan haji menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo, termasuk terhadap kinerja BPKH.
"Presiden tadi juga memberikan concern dan perhatian khusus beliau terkait dengan upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jemaah haji. Terutama tata kelola keuangan haji yang hari ini itu dikelola oleh BPKH, Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," kata Dahnil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
Menurut Dahnil, audit forensik diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran sebenarnya mengenai kondisi dana haji nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat mengantisipasi kemungkinan munculnya praktik financial engineering dalam pengelolaan dana tersebut.
"Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden tersebut? Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya," ujarnya.
Dahnil menyebut Presiden tidak ingin pengelolaan dana haji menghadapi persoalan seperti yang disebutnya terjadi dalam kasus pengelolaan dana haji di Malaysia.
"Jadi jangan sampai kemudian ada financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji di saat ini," jelasnya.
Selain untuk memastikan kondisi keuangan secara faktual, Dahnil mengatakan audit tersebut juga diperlukan untuk menjaga tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana haji.
"Kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji, karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa, maka kami ingin dorong, Presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya," katanya.
Dahnil menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
"Jadi itu yang akan kami lakukan, nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut," lanjutnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.
"Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," tutup Dahnil.
Prabowo Instruksikan Kartel Haji dan Umrah Diberantas
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan, mengatakan Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap upaya pemberantasan kartel, pelanggaran, serta penipuan dalam ekosistem haji dan umrah.
Menurut Gus Irfan, Presiden mendukung langkah Kementerian Haji dan Umrah dalam membersihkan penyelenggaraan haji dan umrah dari praktik yang berpotensi merugikan calon jemaah.
"Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," ujar Gus Irfan.
Gus Irfan mengatakan Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya telah membuka saluran pengaduan khusus bagi masyarakat melalui hotline Berantas Mafia Haji dan Umrah.
Saluran tersebut, kata dia, menjadi salah satu sarana bagi pemerintah untuk memperoleh informasi awal mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan haji maupun umrah.
"Seperti kita ketahui, kita beberapa minggu lalu kita me-launching hotline Berantas Mafia Haji dan Umrah, dan beliau sangat mengapresiasinya. Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apa pun yang terkait dengan haji dan umrah supaya jemaah tidak dirugikan," katanya.
Gus Irfan menambahkan, dukungan Presiden juga disertai instruksi agar Kementerian Haji dan Umrah tidak ragu menindak praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
"Istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," tegas Gus Irfan.(Red/GT)
