Advertisement
BLORA|MATALENSANEWS.COM– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora yang baru dilantik, Sunaryo, S.Pd., langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis pemerintahan. Pembahasan anggaran tahun 2027 menjadi salah satu prioritas mendesak, disusul penguatan reformasi birokrasi, sinkronisasi program antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta pembenahan tata kelola pemerintahan.
Sunaryo resmi dilantik oleh Bupati Blora Arief Rohman dalam upacara pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Blora, Rabu (28/10/2026). Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah upacara peringatan ke-98 Hari Sumpah Pemuda.
Usai dilantik, Sunaryo menegaskan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi program di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar perencanaan pembangunan Kabupaten Blora dapat berjalan searah dengan visi dan misi kepala daerah serta mendukung program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita.
“Secara umum, pembahasan anggaran 2027 ini mendesak. Kita perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah untuk menyelaraskan visi-misi kepala daerah dengan Asta Cita sebagai program nasional,” ungkap Sunaryo.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing OPD. Seluruh perangkat daerah harus memiliki kesamaan arah dan tujuan agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif.
Koordinasi, lanjutnya, perlu dibangun mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga setiap program memiliki keterkaitan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
“Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus sinkron dari bawah hingga atas demi mencapai tujuan bersama,” lanjutnya.
Perkuat SAKIP dan Reformasi Birokrasi
Selain pembahasan anggaran 2027, Sunaryo menyoroti sejumlah aspek tata kelola pemerintahan yang perlu dipelajari dan diperkuat. Beberapa di antaranya meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan barang milik daerah.
Menurutnya, aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian hasil.
“Mulai dari SAKIP, sistem akuntabilitas pemerintah daerah, kemudian Reformasi Birokrasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, hingga pengelolaan barang milik daerah. Itu merupakan poin-poin penting yang harus kami pelajari,” jelasnya.
Penguatan tata kelola tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi. Dengan sistem administrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik, program pembangunan diharapkan dapat berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan agar kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah daerah tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati Minta Sekda Segera Perkuat Koordinasi
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman berharap Sunaryo dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab barunya serta memperkuat koordinasi bersama seluruh perangkat daerah.
Menurut Arief, Sekda memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, menyelaraskan program pembangunan, serta melakukan pembinaan terhadap birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Peran tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara terpadu sehingga program pembangunan dapat terlaksana dengan efektif dan akuntabel.
Arief juga menekankan pentingnya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Untuk mendukung hal tersebut, sinergi dengan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
Koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan daerah sekaligus menjaga agar program pembangunan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tantangan Mengawal Pembangunan Blora
Dengan jabatan barunya, Sunaryo memegang peran penting dalam mengawal perencanaan anggaran, memperkuat koordinasi lintas OPD, dan mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Blora.
Pembahasan anggaran 2027 menjadi salah satu agenda awal yang membutuhkan perhatian, terutama dalam memastikan program setiap perangkat daerah tersusun secara terintegrasi dan mendukung prioritas pembangunan.
Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah serta prioritas nasional ke dalam program yang terukur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui koordinasi yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(S Boyong)
