SEMARANG|MATALENSANEWS.COM — Kebebasan dan rasa aman di ruang publik mendadak terasa mahal. Kabar mengejutkan tentang skandal illegal tapping atau penyadapan ilegal terhadap ponsel Presiden Prabowo Subianto telah menghentak publik. Kasus ini menjadi kian ironis karena dalang di balik layar justru adalah mereka yang mengenakan seragam cokelat penegak hukum—termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya.

Bagi dunia pers, kabar ini bukan sekadar berita politik biasa. Ini adalah alarm bahaya. Di ruang-ruang redaksi, kenyamanan bekerja kini dibayangi kecemasan. Jurnalisme investigasi yang bertumpu pada kerahasiaan narasumber seperti sedang diintai oleh mata dan telinga yang tak terlihat.

"Pengusutan secara tuntas kasus ini adalah harga mati untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, pengusaha, politikus, ormas, LSM, hingga media," ujar Ketua Forum Pimpinan Redaksi (Pimred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah, Amsir Sapernong, SH, saat ditemui di Semarang.

Bagi Amsir, jurnalis sangat membutuhkan jaminan bahwa ruang komunikasi mereka bersih dari intaian ilegal demi melindungi keselamatan narasumber dan validitas berita. Karena itulah, Forum Pimred Jateng dengan tegas mendesak agar para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

"Mereka bukan hanya melakukan tindak pidana berat, tetapi mereka adalah aparat yang seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat, bukan malah menjadi pelanggar hukum," tambah Amsir dengan nada getir.

Meski terpukul oleh kenyataan bahwa pelaku berasal dari tubuh kepolisian, Forum Pimred Jateng tetap menaruh hormat pada langkah berani institusi Polri saat ini. Di bawah komando kepemimpinan yang tegas, Korps Bhayangkara dinilai menunjukkan profesionalisme luar biasa dengan melakukan pembersihan dari dalam. Langkah "potong kepala" terhadap oknum jenderal ini dipuji sebagai bentuk nyata dari komitmen mewujudkan slogan "Polri Bersama Masyarakat".

*Dinding Istana yang Bocor: Kronologi Jatuhnya Tiga Jenderal*

Bagaimana mungkin ponsel seorang kepala negara bisa disadap oleh bawahannya sendiri? 

Lembar demi lembar penyelidikan yang dibuka oleh Bareskrim Polri perlahan mengungkap tabir tersebut.

Penyalahgunaan Server Rahasia (2025–2026): Cerita bermula ketika jaringan komunikasi para pejabat tinggi negara terdeteksi mengalami anomali. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menemukan fakta mencengangkan: sejak tahun 2025 hingga 2026, nomor telepon target diam-diam dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS). Sebuah alat sadap canggih milik negara yang seharusnya digunakan untuk memburu koruptor atau teroris, justru disalahgunakan tanpa Laporan Polisi (LP) maupun prosedur hukum yang sah.

Bisik-Bisik di Ruang Terbatas: Suasana di Istana Negara sempat memanas ketika laporan resmi mengenai intersepsi ilegal ini sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto. Sebuah rapat tertutup yang dihadiri oleh petinggi keamanan segera digelar guna memetakan dari mana arah kebocoran informasi tersebut berasal.

Operasi Senyap Korps Bhayangkara: Perintah tegas dijatuhkan. Wakapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat memimpin langsung operasi penindakan. Bergerak cepat dan senyap, tim khusus menyita 11 unit telepon seluler, 1 unit iPad, serta 4 buah flashdisk yang memuat jejak digital aktivitas penyadapan. Sepuluh saksi dan tiga ahli teknologi informasi diperiksa secara maraton untuk mengunci alat bukti.

Tumbangnya Para Petinggi: Puncaknya terjadi pada Selasa, 3 November 2026. Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin berdiri di depan podium, mengumumkan hal yang sebelumnya tak terbayangkan oleh publik. Tiga perwira aktif resmi menyandang status tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Mabes Polri kini memastikan bahwa aksi penyadapan ini murni merupakan tindakan personal para oknum demi kepentingan pribadi, bukan kebijakan resmi institusi. Kini, di bawah pengawasan ketat Komisi III DPR RI, publik menanti akhir dari drama hukum ini—sebuah pembuktian apakah hukum di Indonesia benar-benar bisa tegak, bahkan ketika harus menyentuh pundak para jenderal.(Redaksi)